INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Di tengah masa Pandemi Covid 19 yang masih berkepanjangan hingga saat ini, Kementrian PUPR tetap eksis dengan melanjutkan Program Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( SR-MBR) tahun 2021.
Patut di acungi jempol program SR MBR pada tahun ini Kabupaten Indramayu akan mendapatkan dana Hibah dari Kementerian PUPR sebesar Rp.9 milyar untuk membantu masyarakat kecil yang belum mendapatkan layanan air bersih dan layak untuk dikonsumsi dengan total penerima MBR sebanyak 3.140 unit.
Program nasional yang diluncurkan Kementrian PUPR setiap tahun ini sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh MBR. Namun sangat disayangkan dimana Pemerintah Pusat terus menggenjot program sejuta rumah setiap tahunnya itu sering kali dijadikan ajang kesempatan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ( Perumdam ),
Seperti yang terjadi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu (TDA) Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yang wacanana akan menaikan biaya tarif pemasangan MBR. Pada tahun lalu rakyat kecil penerima program MBR hanya dikenakan Rp 275 ribu per unit, namun pada program MBR tahun ini Perumdam TDA mewacanakan menaikan tarif Rp.25ribu per unit dengan total Rp.300 ribu per unit.
Pengurus Lembaga Missi Reclaseering Sandi Brata RI Perwakilan Indramayu, Didi Rasidi menyayangkan kebijakan Plt Direktur Perumdam TDA Kabupaten Indramayu, Heri Krisnawan yang nekat dan berani menaikan tarif pemasangan MBR dengan tidak melihat kondisi dimasa Pandemi Covid 19 yang masih berkelanjutan.
Didi menegaskan, semestinya pihak Perumdam TDA berkaca pada kondisi saat ini. Dimana pemerintah pusat dan daerah terus menerus mengupayakan bantuan kepada masyarakatnya malah sebaliknya Perumdam TDA membebankan rakyat kecil dengan menaikan tarif pemasangan SR MBR pada tahun di masa pandemi covid 19.
Didi menuturkan, kinerja Plt Dirut Perumdam TDA yang baru 3 belum memimpin perusahaan milik daerah itu patut dipertanyakan, dasar kuat apa sehingga dia (herry-red) berani mengambil kebijakan yang rencananya akan menaikan tarif pemasangan MBR per unit 25ribu dimasa pandemi.Meski kenaikan tarifnya hanya Rp25 ribu per unit namun kebijakan ini selayaknya diketahui oleh Bupati Indramayu.
“Pertanyaan saya, apakah rencana kenaikan tarif tersebut Plt Dirut Heri Krisnawan sudah minta ijin sama Bupati selaku pemilik perusahan. Dan apakah sudah dirembuk oleh jajaran direksi,”kata Didi kepada Fokuspantura.com, Kamis(5/8/2021).
Dituturkanya, yang bikin mengganjal, kata Didi, dana hibah Rp 9 miliar tersebut, kalau dikalkulasikan untuk pemasangan MBR sebanyak 3.140 unit sudah terpenuhi tanpa harus Perumdam mengeluakan biaya tarif. Namun tidak baik juga kalau di gratiskan karena Perumdam juga perlu pemasukan keuangan atau keuntungan untuk perusahaan. Di karenakan kondisi massa pandemi sekarang ini masih berlanjut.
Didi sepakat kalau Perumdam punya rasa empati kepada masyarakat ditengah masa pandemi covid 19 dengan begitu Perumdam di mata masyarakat akan lebih baik, bukan malah menambah beban.
“Mestinya Plt Dirut Perumdam buat empati kepada masyarakat dimasa pandemi sekarang ini. Karena tanpa harus ada kenaikan tarif pemasangn MBR dana 9 milyar sudajh cukup. Atau buat empati kepada masyarakat dengan menurunkan tarif pemasangan MBR bukan semata mencari keuntungan untuk perusahaan malah terkesan membebankan masyarakat di saat kondisi Pandemi Covid 19,”tegas Didi.
Menurutnya, jangan menganggap persoalan ini hal biasa. Pihaknya akan kroscek kelapangan benarkah program MBR ini berjalan dengan baik. Atau banyak temuan yang membebankan masyarakat.
Terpisah, Plt Perumda Tirta Darma Ayu, Heri Krisnawan, melalui Ketua MBR Perumdam TDA Kabupaten Indramayu Yayah Khaeriyah, didampingi Sekretris MBR Budhi Suprihatin, membenarkan bahwa program MBR pada tahun ini Perumdam TDA bakal mendapatkan kucuran dana hibah sebesar Rp 9 miliar dari dana APBN tahun 2021 yang pencairannya melalui Kas Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Dijelaskannya, penggunaan dana hibah tersebut yakni untuk program SR MBR dengan total 3000 unit dari 3.140 unit secara keseluruhan.
“Dana 9 miliar tersebut peruntukannya hanya 3000 unit sedangkan 140 unit MBR akan dialokasikan dari CSR Perumdam TDA,”kata Yayah.
Dijelaskannya juga, dirinya meluruskan bahwa adanya penambahan biaya tarif pemasangan MBR yang nilainya 25ribu per unit tersebut baru sifatnya wacana yang artinya bisa dijalankan atau tidak dilaksanakan.
“Benar tahun lalu penerima MBR hanya dikenakan biaya tarif pemasangan Rp275 ribu per unit, sekarang ada kenaikan Rp 25 ribu per unit hingga totalnya penerima MBR dikenakan tarif Rp 300 ribu per unit,”tambahnya.
Senada, Sekretaris MBR Perumdam TDA, Budhi Suprihatin, turut menjelaskan bahwa persoalan MBR pada tahun ini secara admin sudah sesuai prosedur yang artinya sudah di bahas dalam tatanan direksi namun belum disampaikan kepada Bupati selaku pemilik perusahaan.
“Secara teknis diinternal sudah dibahas, namun belum sampaikan kepada Bupati,”kata Budhi.
Dirinya menyebutkan, terkait adanya kenaikan tarif pemasangan MBR sudah disosialisasikan kepada masyarakat melalui jejaring Perumdam di masing masing unit.
“Program ini sudah kami sosialisasikan kepada masyarakat melalui unit dimasing masing perumdam,”jelasnya.
Budi menambahkan, sah sah saja kendati ada yang menyikapi terhadap program MBR ini. Pihaknya akan kembali kepada kebijakan Bupati pada saat nanti menyampaikannya sebelum program MBR ini dijalankan.
“Kalau memang nanti Bupati tidak mengijinkn adanya kenaikan tarif pemasangan MBR, maka kami manut sesuai petunjuk dan arahan Bupati selaku pemilik,”imbuhnya.
Pihaknya optimis secara aturan program ini sudah dituangkan secara prosedur dengan harapan masyarakat penerima MBR tidak merasa terbebani.
