INDRAMAYU, (FokusPantura.com),- Akibat belum dikeluarkannya aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Bupati Indramayu, beberapa unit kendaraan roda empat (Siap Antar Jaga ) SIAGA Desa saat beroperasi banyak digunakan bukan untuk melayani kepentingan masyarakat secara khusus, tetapi justru untuk kepentingan pribadi bahkan sering digunakan shoping dan plesiran.
Pantauan Fokuspantura.com, Sabtu (30/12/2017) lalu, keberadaan mobil Siaga Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat Indramayu berada di area parkir swalayan terbesar di wilayah Cirebon, diduga mobil tersebut digunakan untuk shoping dan plesiran.
“Mobil ini masuk swalayan sejak pukul 15.50 WIB sore” ujar petugas parkir setempat yang enggan dicantumkan namanya.
Menurutnya, mobil tersebut digunakan beberapa orang yang masuk di Swalayan ini. Namun tidak mengetahui secara pasti jumlah orang yang ikut dalam mobil tersebut
“Yang jelas ada beberaa orang yang ikut dalam mobil tersebut. Berapa pastinya saya tidak tahu,” ujarnya.
Kuwu Desa Juntinyuat Nano Suwarno saat dikonfirmasi,Kamis (4/1/2018) di kantornya mengaku bahwa mobil tersebut pada saat itu digunakan untuk shoping ke salah satu swalayan.
“Disitukan tidak ada aturan atau perundang-undangan yang mengikat bahwa mobil itu harus digunakan untuk orang sakit saja, saya juga sering pakai ke cirebon bahkan minggu kemarin pas tahun baru saya gunakan ke Yogja, terus apa masalahnya” ujarnya.
Lebih lanjut, Warno juga menyampaikan bahwa ketika serah terima dengan Bupati tidak ada yang mengatur mobil ini tidak boleh dibawa kemana-mana.
“Ya memang asumsi publik mah terserah saja, barangkali sekalian antar pasien, terus pulangnya sekalian mampir di Grage atau CSB” katanya.
Sontak hal ini membuat geram Kepala Bidang Pemdes DPMD Indramayu A.Suleman mengatakan mobil siaga seharusnya tidak diperuntukan shooping sama dengan mobil dinas juga, “parah.. itu sangat memalukan” ujarnya kepada Fokuspantura.com, Sabtu (6/1/2018).
Terpisah, Ketua DPRD Indramayu, Taufik Hidayat mengatakan bantuan mobil siaga dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya untuk membawa jenazah atau orang sakit saja, akan tetapi juga untuk kebutuhan masyarakat tidak mampu.
“Pelayanan masyarakat itu kan macam-macam, seperti contohnya ada anak dari warga tidak mampu wisuda, bisa pakai MSD ini untuk menghadiri acara wisuda, Yang tidak boleh itu dijual dan digadaikan,” ungkapnya kepada wartawan.
Ia menyarankan agar penggunaan mobil siaga jelas. Maka perlu dibuatkan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPM (Standra Pelayanan Minimal) baik dari Pemkab maupun Pemdes, karena dengan begitu akan lebih jelas regulasi dan batasan penggunaan serta sanksinya.
“Akan lebih baik jika MSD dibuatkan SOP dan SPM dari kabupaten maupun desa, Supaya jelas masyarakat dalam menggunakan fasilitas tersebut ada ketentuannya, tidak sewenang-wenang dan dapat digunakan untuk hal-hal yang baik”
Menurutnya, ketika mobil plat merah itu digunakan untuk hal yang buruk dan disalah gunakan akan menimbulkan masalah.
“Maka, akan kita dorong supapa dibuat SOP dan SPM, supaya jelas diperuntukan untuk apa dan siapa saja yang boleh meminjam,” Jelas Taufik.
