INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Anggota Fraksi Partai Golkar Propinsi Jawa Barat, Kusnadi, secara resmi diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu untuk tiga bulan kedepan.
Penunjukan Plt tersebut berdasarkan SK DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Barat, nomor SKEP-61/Golkar /IV/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 8 April 2021 kemarin serta memperhatikan hasil keputusan rapat harian terbatas Bidang Organisasi dan Hukum DPD Partai Golkar Jawa Barat tanggal 2 April 2021 di Bandung perihal pembahasan DPD Partai Golkar Kabupaten/kota yang telah habis masa jabatannya.
“Perkenankan, saya Kusnadi, Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, saat ini secara resmi telah ditunjuk oleh partai untuk menjabat Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Indramayu bersama Sekretaris DPD, saudara Ahmad Dimyati yang saat ini menjabat Biro Organisasi DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Barat,”kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Indramayu, Kusnadi, saat konferensi pers di Sekretariat Partai Golkar, Jalan Olahraga, Indramayu, Senin, (12/4/2021).
Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Jabar itu, memulai berkantor di lumbung suara Golkar Jawa Barat, didampingi anggota Fraksi dan Dewan Penasehat (Wanhat) Partai Golkar Kabupaten Indramayu, berlangsung rapat terbatas guna menentukan langkah – langkah strategis dalam menjalankan roda organisasi, melibatkan potensi kader yang ada dalam menghadapi agenda politik kedepan sampai keluarnya amar putusan Mahkamah Partai.
“Mulai hari ini mari kita kembali ke rumah partai ini yang sebelumnya sempat tidak jalan dan Golkar Indramayu harus bangkit,” katanya.
Ia menjelaskan, masa penugasan dirinya sebagai pelaksana tugas DPD Partai Golkar Indramayu hanya berlangsung tiga bulan kedepan, sehingga mulai saat ini, SK DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Barat nomor KEP-47/GOLKAR/XII/2020 dikeluarkan tanggal 16 Desember 2020, tentang perpanjangan pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu masa bakti 2016-2020 dinyatakan tidak berlaku.
“Jadi mulai hari ini saya akan mengantor di Indramayu, mohon dukungan dari teman-teman media,” tuturnya.
Disinggung adanya pernyataan elit Partai Golkar Indramayu jika beberapa ketua Pengurus Kecamatan (PK) diberhentikan dan telah dilakukan pergantian selama ini dibantah secara tegas, bahwa pergantian Ketua PK itu tidak ada dasar hukum yang mengatur pada kondisi kepengurusan DPD bermasalah atau dalam sengketa kepengurusan di Mahkamah Partai.
Menurutnya, ketentuan Juklak-2/tahun 2020 dijelaskan dalam aturan peralihan BAB XIV pasal 151 menyebutkan jika PK tidak dapat diganti kecuali dengan perpanjangan. Bahkan dalam SK yang diterimanya, secara tegas menyebutkan pada diktum ke lima bahwa pengambilan keputusan strategis terkait pemberhentian dari jabatan ketua PK Golkar Kecamatan harus mendapat persetujuan tertulis Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Barat.
“Jadi yang benar dan perlu diluruskan itu adalah jika kepengurusan PK – PK sudah habis masa jabatan, maka dalam ketentuan organisasi DPD tidak bisa mengganti kecuali perpanjangan,”tuturnya.
Seperti diketahui, terbitnya SK Perpanjangan Plt Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu dilakukan mengingat kondisi kepengurusan partai Golkar di Kabupaten Indramayu masih dalam perkara di Mahkamah Partai, sebagaimana dalam surat penjelasan MPG nomor B. 86/MP-GOLKAR /III/2021 tanggal 23 Maret 2021.
