Fokus NewsNasionalKPAI Dukung Larangan Siswa Tonton G30 S/PKI

KPAI Dukung Larangan Siswa Tonton G30 S/PKI

JAKARTA, (Fokuspantura.com),- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  memberikan apresiasi terhadap Mendikbud RI,  Muhajir Effendy atas pernyataannya melarang siswa SD dan SMP menonton film Penghianatan G 30 S PKI,  dengan alasan batasan usia dalam film tersebut dan banyaknya adegan sadis dan kekerasan di dalam film itu, sehingga tak patut disaksikan anak-anak usia SD dan SMP.  
 
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Lestyarti mengatakan batasan usia film Penghianatan G 30 S PKI juga sudah dilakukan oleh badan sensor film sebagaimana dikemukakan oleh Ketuanya,  Ahmad Yani Basuki, yaitu 13 tahun ke atas.  Namun,  KPAI sepakat dengan Mendikbud RI,  meski batasan usianya 13 tahun keatas,  namun sebaiknya film ini hanya bisa disaksikan oleh siswa SMA/SMK, karena sudah lebih matang dalam menyaksikan adegan kekerasan dan dapat memahami diksi-diksi yang muncul dalam film tersebut. Di SMA/SMK pun sebaiknya ada pendampingan  dengan para guru sebagai fasilitator. 
 
Menurutnya, kekerasan dalam segala bentuk,  baik di film,  di games,  di sekolah,  di rumah,  dan lain sebagainya,  tentu saja harus dicegah dan ditangani,  oleh karena itu  salah satu upaya pencegahan kekerasan adalah melindungi anak-anak dari berbagai tayangan yang mengandung unsur kekerasan,  sadistis dan pornografi.
 
“Apalagi Kami membaca berita di media bahwa di salah satu lokasi nobar di Jakarta Timur,  ada fakta anak-anak berteriak bunuh bunuh saat menyaksikan film tersebut.  Ini yang kami kira menjadi kekhawatiran kita bersama,  termasuk Mendikbud RI yang sedang gencar melakukan penguatan pendidikan karakter, ” ujarnya dalam rilis yang diterima Fokuspantura.com, Jum’at(29/9/2017).
 
Ia menambahkan, KPAI sesuai mandat Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kewenangan pengawasan,  tetapi tidak memiliki kewenangan melarang pemutaran film Penghianatan G 30 S PKI di sekolah. 
 
“Namun,  Kemdikbud RI memiliki kewenangan tersebut, bahkan juga kewenangan memberikan sanksi kepada pihak sekolah yang melanggar.  Kami mendukung,”  lanjut Retno. 
 
ads

Baca Juga
Related

Pemkab Subang Siapkan 500 M Untuk Pelabuhan Patimban

SUBANG,(Fokuspantura.com),– Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat sudah menyiapkan anggaran...

APBD Perubahan Indramayu Tahun 2023 Sebesar Rp3,4 Triliun

INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD tahun 2023...

Gubernur Aher Buka Musabaqoh Kitab Kuning

INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),- Gubernur Jawa Barat, H.Ahmad Heryawan Lc, secara...

Atalia Ridwan Kamil Serahkan Dana Pendampingan Gizi Puskesmas Babadan

INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia...
- Advertisement -

FokusUpdate

Popular

Mau copas berita, silahkan izin dulu
Mau copas berita, silahkan izin dulu