INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),- Tuntutan pemakzulan Kuwu (Kepala Desa-red) Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terus berlanjut. Bahkan Glelombang penolakan terhadap Oknum Kuwu Sukaslamet, Rj, kian memanas, hingga penyegelan kantor desa. Setelah sebelumnya warga yang tergabung daoam Aliansi Warga Sukaslamet Bersatu (WSB) menuntut pemberhentian Rj karena dugaan penggelapan dana desa.
Sebelumnya aksi protes warga yang tergabung dalam Aliansi WSB telah mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar segera mengirimkan surat rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Bupati Indramayu, Lucky Hakim, untuk memakzulkan Rj dari jabatannya selalu Kuwu Desa Sukaslamet.
Namun, perkembangan terbaru justru menunjukkan eskalasi ketegangan. Kantor desa kini dipasangi segel oleh sejumlah warga. Belum diketahui secara pasti siapa pihak yang melakukan penyegelan tersebut.
Ketua Koordinator Aksi WSB, Duri, saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui adanya penyegelan itu.
“Informasinya, kantor desa disegel kemarin sore, tapi itu di luar dari gerakan kami, Warga Sukaslamet Bersatu,” ujarnya kepada wartawan, Rabu malam, 5 Nopember 2025.
Sementara salah seorang warga, Eko, berharap pemerintah kecamatan dan aparat berwenang segera turun tangan agar situasi di Desa Sukaslamet kembali kondusif.
“Kami ingin masalah ini cepat selesai dan pelayanan desa bisa berjalan normal lagi,” ungkapnya.
Hasil Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi kantor desa tampak sepi dan tertutup rapat. Tidak ada aktivitas pelayanan masyarakat sejak penyegelan dilakukan. Sementara itu, Kuwu Rajudin hingga berita ini diturunkan masih belum dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi.
Sebelumnya, Rajudin diketahui telah dinonaktifkan selama tiga bulan setelah Inspektorat Kabupaten Indramayu menemukan adanya dugaan penyelewengan dana desa sebesar Rp 390 Jt.
Kasus dugaan penggelapan dana desa dan polemik jabatan Kuwu Sukaslamet, Rj, kini menjadi perhatian publik di Indramayu. Semua pihak menantikan langkah tegas dari dinas / instansi terkait untuk menuntaskan persoalan tersebut secara transparan dan adil. (Red/FP).
