INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),- Pupuk yang merupakan komponen pendukung komoditi pertanian yang sangat dibutuhkan para petani. Dimana salah satu langkah pemerintah guna menekan biaya produksi tanaman pangan dengan menyediakan jenis pupuk dengan harga bersubsidi. Akan tetapi keterbatasan kuota dengan mekanisme tertentu guna mendapatkan pupuk bersubsidi menjadi keluhan petani di Kabupaten Indramayu.
Permasalahan tersebut disampaikan langsung para petani kepada salah satu Anggota Legislatif Propinsi Jawa Barat, sekaligus politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), H. Syamsul Bachri, pada agenda silaturahmi dengan petani yang berada di wilayah barat Kabupaten Indramayu, tepatnya di Kecamatan Anjatan, Rabu, 7 Pebruari 2024.
Mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi, yang diawali dengan input data melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) belum dapat mengakomodir secara maksimal jumlah petani penggarap, dimana masih didapati petani yang belum tercatat pada data RDKK tersebut.
“Ada kelangkaan pupuk subsidi di Anjatan Utara karena ketika saya beli di kios tidak dapat, susah, karena saya di RDKKnya ga ada,” ujar salah seorang petani Desa Anjatan Utara, H. Warga (65).
Karena itu, lanjut H. Warga, berharap melalui pertemua ini, keluhan petani khususnya di Desa Anjatan Utara dengan luasan lahan pertanian sekitar 500 hektar, bisa tersampaikan kepada pemerintah, sehingga kelangkaan pupuk subsidi tidak terjadi lagi.
” Kami berharap pertemuan dengan Pak H. Syamsul Bachri, bisa mencari jalan keluar permasalahan pupuk di desa kami,” ungkapnya.
Menanggapi permasalahan tersebut, politisi senior partai berlambang moncong putih, H.Syamsul Bachri, mengatakan, pihaknya mengaku prihatin atas keluhan petani, untuk itu akan terus memperjuangkan keluhan masyarakat terkait kelangkaan pupuk bersubsidi ini, sebab, di setiap musim tanam, pastinya masyarakat sangat membutuhkan pupuk bersubsidi tersebut.
“Tentu kami akan perjuangkan sampai pupuk bersubsidi ini tidak lagi langka di Kabupaten Indramayu, dan petani bisa mendapatkan sesuai ketentuan,” pungkas Caleg DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar VIII. (Khaerudin/FP).
