INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),- Anggota Legislatif (Aleg) DPRD Kabupaten Indramayu, Fraksi PDI Perjuangan, Edi Fauzi, menyerahkan bantuan untuk korban terdampak bencana angin puting beliung di Desa Bugis Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat,
Bantuan sejumlah 200 paket berupa beras dan mie instant diserahkan langsung Aleg Edi Fauzi secara symbolis kepada Kuwu Desa Bugis, Johan Wahyudin, di kantor desa setempat, Senin, 17 Maret 2025.
“Alhamdulillah, hari ini kita datang untuk memberikan bantuan pangan berupa beras dan ada juga mie instan. Nanti juga kami meninjau lapangan melihat secara faktual bagaimana kondisi dilapangan kita akan berkordimasi dengan dinas terkait sebagaimana ngomongin kelanjutan terkait tentang rehabilitasi rumah korban,” ujar anggota komisi II DPRD Indramayu.
Menyinggung tentang kendala revitalisasi, Edi mengatakan, dari hasil pendataan lahan yang ditempati oleh para korban terdampak angin puting beliung bukan kepemilikan sendiri, sehingga akan menjadi kendala pada persyaratan bantuan renovasi rumah, baik dari Baznas ataupun Kemensos, namun begitu pihaknya tetap akan mengupayakan agar pemerintah hadir sehingga warga bisa mendapat bantuan.
“Tadi kita ngobrol dengan pa kuwu itu kendalanya memang terkait tentang lahan dimana status tanah dari masyarakat yang terdampak itu rata-rata bukan hak milik maka tentu kita harus mengupayakan bagaimana pemerintah hadir dan memberikan pemaparan terkait syarat-syarat untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah agar bisa dibantu tentang perbaikan atau renovasi rumah,” pungkasnya.
Kuwu (Kepala Desa-red) Bugis, Johan Wahyudin, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan. Ia juga mengapresiasi respons cepat dalam memberikan bantuan kepada warganya yang terdampak musibah bencana. Selain itu ada sebanyak 207 bangunan yang rusak akibat bencana angin puting beliung.
“Kami merasa berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu warga kami. dari dua ratus tujuh itu tujuh puluh persennya bukan tanah milik, sehingga perlu dicarikan solusi agar tetap dapat menerima bantuan dari pemerintah” jelasnya. (Khaerudin/FP).
