INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),-Sorotan publik terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus meningkat, hal itu terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan kepada sekolah, dimana profesionalisme ahli gizi memiliki peran penting dalam mengimplementasikan program unggulan pemerintah pusat yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Permasalahan ini mencuat akibat adanya temuan makanan yang dianggap tidak layak dan menimbulkan keracunan serta suguhan menu yang kurang seimbang, yang diduga akibat kekurangan tenaga ahli gizi profesional dengan legalitas formal.
Sejumlah temuan makanan tidak layak yang belum lama ini viral, seperti kasus makanan MBG yang beredar dan diduga busuk atau tidak layak konsumsi menjadi sorotan tajam. Hingga terjadi insiden di mana menu MBG di sebuah SMA berisi ikan mentah, yang memicu protes dari guru dan publik, di wilayah Jawa Timur beberapa hari lalu.
Peristiwa tersebut tidak jauh berbeda dengan MBG di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pihak sekolah kerap menerima keluhan wali murid atas menu MBG yang diterima anak-anaknya, mulai dari kualitas makanan hingga kuantitas yang tidak sesuai dengan tarif dari MBG itu sendiri, bahkan dugaan kuat adany kongkalingkong antara pihak Mitra Dapur dan penanggung jawab SPPG, guna meraup keuntungan lebih diluar biaya operasional yang disediakan pemerintah.
Kondisi tersebut Badan Gizi Nasional (BGN) sepertinya harus mengakui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ahli gizi di setiap SPPG, sementara program MBG tetap berjalan, sehingga melibatkan tenaga non-profesional yang hanya diberikan pelatihan singkat tidak setara dengan kompetensi ahli gizi (Sarjana Gizi) untuk mengisi kekosongan ahli gizi SPPG.
“Ini sepertinya ahli gizinya bandel, ditegur juga ga ada perubahan, hali gizinya karwek (karepe dewek / semaunya sendiri),” ujar, salah satu tokoh masyarakat di wilayah Barat Kabupaten Indramayu, Kus, melalui pesan WhatsApp kepada fokuspantura.com, Kamis, 12 Maret 2026.
Sementara, warga salah seorang lainnya yang biasa disapa Agung, menyoroti pengawasan dari pihak pemerintah terhadap Dapur SPPG terkesan sangat longgar, faktanya meski kerap diprotes warga hingga viral di media sosial, pola tersebut terus berlangsung.
Sedangkan keberadaan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) selaku Kepala SPPG yang ditugaskan langsung oleh BGN sebagai fungsi pengawas guna memastikan standar keamanan, kebersihan, dan gizi makanan yang sesuai standar BGN dengan cakupan pengawasan proses memasak, distribusi makanan dan kualitas menu yang higienis, terkesan lemah dan seperti dikendalikan pihak Mitra.
“Mereka yakni SPPI, Akuntan dan Ahli Gizi digaji langsung oleh BGN, tapi sepertinya tidak menjalankan tugas dengan baik hingga patut diduga ada kerjasama untuk mengurangi bahan makanan MBG guna menambah penghasilan,” terangnya. (Red/FP).
