INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Target Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI dalam mewujudkan swasembada kedelai tahun 2017 belum berjalan secara maksimal, berbagai luncuran program yang sudah digulirkan sejak tahun 2015 lalu hingga sekarang disinyalir banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu tanpa menghasilkan produksi kedelai secara melimpah.
Informasi yang diperoleh Fokuspantura.com, pada tahun 2017 lalu, Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu bekerjasama dengan Perum Perhutani KPH Indramayu Divisi Regional Jawa Barat dan Banten (Janten) telah menggulirkan program Refocusing Budidaya Kedelai dengan melibatkan ratusan kelompok tani hutan seluruh Kabupaten Indramayu dengan mendapatkan jatah bantuan program sekitar 7 ribu hektar lahan guna menunjang program tersebut. Bahkan dalam pelaksanaan dilapangan, program tersebut mendapat pengawasan dan kordinasi bersama TNI AD.
Pelaksanaan program penanaman kedelai tahun 2017 di Kabupaten Indramayu masih berkutat pada tiga wilayah dan kawasan hutan yakni Kecamatan Terisi, Kroya dan Gantar, LMDH Sri Mekar, LMDH Wana Jaya, LMDH Jaga Mulya, LMDH Wana Bakti Lestari dan Para Pengurus Pokja dengan total lahan sebanyak 7 ribu hektar masing-masing Poktan memperoleh bantuan sebesar Rp1.380.000,- per hektar untuk pembelian bibit, POC dan sarana pendukung lainnya.
Ketua LMDH Wana Bakti Lestari Gantar, Karwita alias Engke menuturkan, bantuan yang diterima dari program tersebut seluas 3.100 hektar target tanam kedelai diwilayah Kecamatan Gantar meliputi tujuh desa yakni Sanca, Baleraja, Situraja, Mekar Jaya, Mekarwaru dan Gantar. Namun pada hasil panen tahap pertama masing-masing Poktan hanya mampu menghasilkan produksi panen 4 kwintal kedelai per hektar.
“Karena faktor alam hasil produksi tak tercapai untuk wilayah Kecamatan Gantar di tujuh desa itu,”kata Engke.
Ia menuturkan, hasil panen kedelai yang sudah berjalan dibeli sama Wanda Kristina, penyedia jasa pengadaan bibit dan sarana produksi (saprodi) yang ditunjuk oleh kementerian dengan harga Rp8 ribu per kilo gram.
Disoal, tidak tercapainya target tanam yang dibayar pemerintah seluas 3.100 hektar hamparan lahan Perhutani, mengingat saat ini hampir sebagian lahan ditanami padi dan tidak ditemukan adanya hamparan tanaman kedelai. Engke mengatakan bahwa kawasan kehutanan yang dijangkau akses transportasi memang ditanam padi tapi ada hamparan yang ditanam didalam hutan yang sulit dijangkau.
“Ditengah hutan ada aktifitas Poktan yang menanam kedelai,”kilahnya.
Ia menjelaskan, bahwa proses tanam dari program budidaya kedelai ini diakuinya bahwa Poktan habis panen tanam lagi dan sampai sekarang kelompok masih tanam terus. Intinya tak bisa tanam sekaligus sebanyak 3.100 hektar. Banyak kendala yang terjadi seperti lambatnya pengiriman sarana produksi yang baru diterima petani sekitar bukan Desember/Januari.
Ia membantah, jika selama ini program tersebut hanya tertanam sekitar 70 hektar sebagaimana yang sudah dilaporkan salah satu LSM di Indramayu kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Bentuk kejanggalan pelaksanaan program Refocusing Kedelai 2017 salah satunya, ia tidak bisa menunjukan sisa bibit dan sarana produksi yang belum diaplikasi untuk program tanam lanjutan, mengingat klaim yang disampaikan masih banyaknya Poktan yang belum tanam sesuai target yang ditentukan dalam usulan program.
Sementara itu, Kepala UPTD Pertanian Gantar Hadi Joko Pramono dikediamannya mengungkapkan, pelaksanaan program Refocusing Kedelai diwilayahnya karena yang terluas lahan hamparan penerima program, sehingga menjadi sorotan publik, dibandingkan dua kecamatan lainnya. Namun dari hasil pemantauan yang dilakukan tahan verifikasi hingga Pendistribusian bibit dan sarana produksi lainnya berjalan sesuai target yakni disdistribusikan melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang mendapat pengawalan ketat dari TNI Polri.
Dikatakannya, selama ini produksi kedelai yang diperoleh dari wilayah Kecamatan Gantar dari hasil program tersebut masih terbilang normatif, karena petani sudah dapat menikmati hasil panen sekalipun belum optimal.
Tapi, saat disoal adakah sisa cadangan bibit dan sarana produksi yang disimpan petani untuk tanam lanjutan, ia pun tak dapat menunjukan keberadaan barang milik pemerintah itu. Bahkan beberapa sumber menginformasikan jika ada dugaan barang milik pemerintah sudah dijual oleh sebagian kelompok tani, mengingat bantuan program saat ini hanya diterima sebesar Rp1.380.000 per hektar untuk biaya produksi dan penunjang sarana. Besaran anggaran itu pun bukan berbentuk uang tunai yang diterima petani, tetapi berbentuk barang yang dikirim oleh penyedia jasa Wanda Kristian
“Biaya produksi 1.380.000 dikirim ke Rekening kelompok bank BRI, dari kelompok ditransfer ke rekening bu wanda. Jadi Poktan hanya berhadapan dengan teller itu transaksi penarikan selanjutnya tanda tangan lagi penandatanganan transfer ke rekening Bu Wanda,” tambah Karwita pemilik penangkar benih kedelai itu.
