Fraksi PDI Perjuangan Rekomendasikan Enam Catatan Hasil Reses

Fraksi PDI Perjuangan Rekomendasikan Enam Catatan Hasil Reses

INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Rapat Paripurna DPRD Indramayu pada agenda Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi ditemukan enam rekomendasi penting sebagai catatan Pemkab Indramayu sebagai dasar pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, Abdul Rohman, mengatakan, pandangan umum yang disampaikan dalam rapat paripurna berkaitan dengan kondisi terkini atas pelaksanaan pembangunan Pemkab Indramayu dari serapan aspirasi yang diterima selama masa persidangan 1 tahun 2021 ini.

Fraksi PDI Perjuangan, setidaknya memberikan enam rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh eksekutif baik menyangkut musibah banjir, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, kondisi sosial masyarakat, urusan pelayanan kependudukan dan kondisi terkini infrastruktur.

"Dalam mengurai dampak terjadinya banjir dan potensi banjir susulan, kami minta agar BPBD, Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan dan Dinas Ketahanan Pangan segera merumuskan langkah - langkah yang tepat disertai data yang akurat, terutama potensi kerawanan pangan termasuk faktor psikologis korban," tuturnya dalam rilis yang diterima, Rabu,(17/2/2021).

Menurutnya, potensi terjadi kerawanan pada faktor kesehatan dan psikologi korban, harus menjadi catatan serius Dinas Kesehatan melalui pendataan kelompok perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya, sehingga dapat tertangani secara baik dan tepat.

Urusan Kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan telah menerima aspirasi yang berkembang di enam Dapil jika masih ditemukan adanya diskriminatif dan perbedaan sikap dalam pelayanan kesehatan pada pasien di Puskesmas, terutama memyangkut pelaksanaan Perda tentang Retribusi Jasa Umum spesifik pada sektor kesehatan yang pada kenyataanya telah memberikan dampak buruk bagi masyarakat kurang mampu, padahal Pemkab Indramayu sebagai eksekutor kebijakan harus mengutamakan alasan kemanusiaan dari pada hanya mengejar profit.

"Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar Perda Retribusi Jasa Umum sektor kesehatan agar ditinjau ulang, sebab proteksi Prmerintah Daerah melalui JKN-PBI sebesar Rp100 miliar belum mampu memproteksi seluruh warga miskin di Kabupaten Indramayu dari program tersebut, sebab program JKN belum mencerminkan perhitungan yang realistis tidak sebanding dengan terus bertambahnya warga miskin, ditambah pengurusan JKN yang rumit," terang Ketua Baguna Indramayu ini.

Urusan Pendidikan pada kondisi proses pendidikan di masa Pandemi Covid -19, Fraksi PDI Perjuangan menilai bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana model pendekatan pendidikan yang masih bergantung pada orang tua murid dalam menyesuaikan pola pembelajaran baru berbasis internetbdan virtual. Pola pembelajaran ini sangat menyulitkan orang tua murid terutama menekan tingkat kejenuhan anak sehingga tidak fokus pada pola pembelajaran secara virtual, apalagi diperhadapkan pada daerah yang sulit mendapatkan jaringan internet secara baik, kesiapan orang tua saat mendampingi anak serta faktor lain yang menyebabkan proses pembelajaran di masa pandemi ini sedikit memberikan ruang positif bagi IPM Indramayu. Maka kondisi diatas harus menjadi fokus bersama dalam menghasilkan formulasi pola pembelajaran dimasa pandemi yang hampir berdampak secara nasional maupun belahan dunia.

Urusan Sosial, Fraksi PDI Perjuangan Indramayu menilai bahwa kebijakan penyaluran BPNT atau PKH agar tim kordinasi daerah melakukan monitoring dan memastikan program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dinikmati oleh penerima manfaat dengan kwalitas beras dan telor yang baik pula. Termasuk ada upaya pemutakhiran data secara berkala, karena pihaknya masih menemukan kasuistis dilapangan dimana warga miskin yang seharusnya memperoleh manfaat dari program tersebut justeru tidam tercover.

"Labelisasi program BPNT harus dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Indramayu," terangnya

Urusan Administrasi Kependudukan masih menjadi catatan Fraksi PDI Perjuangan agar proses pelayanan Adminduk lebih ditingkatkan, hilangkan pelaksanaan Pungli dilapangan, percepat pelayanan serta bubarkan praktek percaloan. Hal ini yang harus diperhatikan untuk pelayanan Adminduk kedepan.

Urusan Infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang terus melakukan upaya pembangunan infrastruktur dan dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Indramayu. Kedepan pembangunan Infrastruktur harus bersifat integral dan konektif dalam memberikan effek produktif bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur terintegral itu misalnya dalam hal pemenuhan sumber air. Kondisi Indramayu mempunyai persoalan besar dalam membangun infrastruktur sumber air, pasalnya beberapa waduk besae yang ada disekitar Indramayu belum mampu dijadikan aset bagi pemenuhan sumber air terutama dibanyak wilayah Indramayu Barat, Timur dan Selatan, sehingga menyebabkan kekeringan lahan pertanian disaat kemarau dan kondisi banjir disaatbmusim penghujan.

Maka Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah agar mempersiapkan infrastruktur untuk menambah debit air pada embung - embung besar dan untuk wilayah - wilayah yang tidak bisa dialiri irigasi teknis, agar dapat dilakukan pembangunan sodetan.


Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Ihsan Mahfudz
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive