Babak Baru Gurita Korupsi Indramayu Pasca ARM Ditahan

Babak Baru Gurita Korupsi Indramayu Pasca ARM Ditahan

INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius dalam mengungkap gurita kasus korupsi di Kabupaten Indramayu pasca Bupati Indramayu Non Aktif Supendi bersama dua pejabat dan satu kontraktor yang dijebloskan ke tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kini sedang hangat dibicarakan KPK menetapkan mantan anggota DPRD F-Partai Golkar Jawa Barat periode 2014-2019 Abdul Rozak Muslim (ARM), sebagai tersangka dalam kasus suap mantan Bupati Indramayu Supendi.

ARM adalah bagian lingkaran gurita korupsi yang sudah terkuak dari fakta persidangan sebelumnya dengan terdakwa empat orang tersangka dan sudah divonis Pengadilan Tipikor Bandung. Penetapan ARM sebagai tersangka berdasarkan proses penyidikan dan fakta persidangan yang bisa menyeret nama itu masuk dalam pusaran korupsi Banprov Jawa Barat sejak tahun 2017 hingga  tahun 219.

"Dalam proses penyidikan dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan KPK menemukan bukti permulaan yang cukup kuat adanya dugaan keterlibatan pihak lain. Kemudian, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan sejak bulan Agustus 2020 dengan menetapkan satu orang tersangka yakni ARM (Abdul Rozaq Muslim) yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014 s.d. 2019," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2020).

KPK langsung menahan Abdul Rozak di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Dia akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2020.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BACA JUGA : Terbukti Korupsi, Bupati Indramayu Nonaktif Supendi Divonis 4,5 Tahun

Ketua GNPK RI Kabupaten Indramayu, Djaja, menyambut baik langkah yang dilakukan KPK dalam melakukan pengungkapan gurita korupsi di Kabupaten Indramayu tanpa pandang bulu siapapun mereka yang terlibat secara langsung atau bersama - sama melakukan korupsi uang haram maka harus dimintai pertanggungjawaban.

Menurutnya, penetapan Tersangka atas ARM , merupakan  babak baru dari empat terdakwa yang sudah divonis. Ia sangat meyakini, KPK akan bekerja secara profesional dalam menangani kasus korupsi di Kabupaten Indramayu. Bahkan dirinya sangat meyakini, jika keterangan yang disampaikan ARM dalam BAP penyidik bakal menyeret nama lain yang masuk dalam pusaran korupsi Banprov Jawa Barat.

"Ini babak baru dari pengungkapan kasus OTT Bupati Indramayu dan publik sudah tau bagaimana fakta persidangan itu menjelaskan dalam putusan hakim, siapa saja yang terlibat dan sejauh mana KPK mendalaminya," tuturnya menanggapi kabar terkini.

Ia menegaskan, jika ARM yang merupakan Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat bisa mengelola dan memuluskan anggaran proyek Banprov Jabar untuk Kabupaten Indramayu tidak berdiri sendiri, mengingat pagu anggaran dana aspirasi wakil rakyat di Bandung sangat terbatas, tetapi fakta ini mengejutkan jika ARM dalam sidang terdakwa sebelumnya diduga menerima anggaran fee proyek sebesar Rp8,5 miliar adalah angka yang fantastis jika dikalkulasi per item pekerjaan dengan ketentuan fee 5 - 12 persen sebagaimana dalam putusan hakim Tipikor yang beredar.

"Fee bisa terkumpul Rp 8,5 miliar itu setara sekitar Rp120 miliar paket pekerjaan, tidak mungkin seorang anggota dewan biasa, mampu mengkondisikan anggaran sebesar itu jika tidak melibatkan pihak anggota dewan yang lain, termasuk siapa saja yang menikmati uang haram itu, mestinya ARM buka semuanya,"'  terang aktivis anti korupsi Indramayu ini.

Ia berharap, penyidik KPK bekerja secara seksama, teliti dan mengedepankan asas profesionalitas sebagai penegak hukum yang benar, sehingga praktek - praktek korupsi di Kabupaten Indramayu tidak kembali menggurita melibatkan pihak lain dan ahirnya proses pembangunan di Kabupaten Indramayu berjalan secara baik dan benar.

" Kami ingatkan kepada para pejabat dan pemangku kebijakan di Kabupaten Indramayu sudah saatnya berubah dan bersama perangi korupsi," pungkasnya.


Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Ihsan Mahfudz

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active