Pengangkatan Direksi Perumda Tirta Darma Ayu Indramayu Disoal

Pengangkatan Direksi Perumda Tirta Darma Ayu Indramayu Disoal

INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Perubahan status Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Tirta Darma Ayu Indramayu menjadi Perusahaan Daerah  (Perumda) sebagaimana diatur dalam ketentuan Perda No 7 tahun 2019 tentang Perumda menyisahkan persoalan serius di tubuh direksi plat merah. Pasalnya penyesuaian penerbitan SK direksi selama proses perubahan badan hukum tersebut diduga diterbitkan tanpa proses kajian matang oleh Bagian Hukum Setda Indramayu.

Informasi yang diperoleh Fokuspantura.com, menyebutkan, bahwa anggota Direksi PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu saat ini, mulai digoyang dan dihebohkan dengan munculnya informasi terkait SK yang dimiliki Direktur Umum PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Endang Efendi di duga kuat tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

SK Bupati Indramayu yang dimiliki Dirum Endang Efendi untuk masa jabatan lima tahun sejak 2018 hingga 2023 banyak kalangan yang menyebutkan tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Pasalnya, pada saat Endang Efendi diangkat kembali sebagai Dirum PDAM untuk masa jabatan ketiga kalinya yang diterbitkan pada tanggal 10 April 2018 di ruang Dalam Nyi Endang Darma Pendopo Indramayu konsepnya menggunakan Peraturan Badan Hukum . Sedangkan pada saat pengangkatannya Organisasi Perumda sendiri belum lahir dan baru disahkan pada tahun 2019.

Menyikapi hal itu, Pengurus LSM Sandi Brata Republik Indonesia (SBRI) Didi Rasidi, pada menyayangkan temuan tersebut karena kasus ini sangat konyol dan terbilang sudah membohongi publik dengan menganggap masyarakat tidak pernah tahu persoalan.

"Ini sangat konyol peraturan Perumda belum lahir kenapa proses pengangkatannya pakai  aturan Perumda. Apa sengaja ada jual beli jabatan atau bagaimana. anehnya kok bisa,"tegas Didi.

Dikatakannya, pengangkatan Endang Efendi, kata Didi, tidak semestinya menggunakan peraturan Perumda.  Sudah semestinya pengangkatan tersebut harus tetap mengacu pada Organisasi PDAM dengan massa jabatan empat tahun. Kalau memang peraturannya menggunakan organisasi PDAM pasti dibenarkan. Namun sebaliknya tatkala pengangkatan tersebut menggunakan Peraturan Perumda sudah jelas menabrak aturan secara hukum.

Ia meminta kepada Bupati Indramayu, Nina Agustina, segera melakukan langkah tegas dalam menyikapi hal ini, guna terwujudnya Indramayu Bermartabat.

”Ini bukan persoalan empat atau lima tahun direksi menjabat, akan tetapi dasar hukum aturan yang dipakainya kala itu tidak sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku,"tambahnya.

Dilanjutkannya, bentuk organisasi sesuai PP 54 tahun 2017 tentang BUMD yaitu Perumda yang diatur kemudian dalam Perda sebagai dasar hukum berdirinya Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kab. Indramayu sudah dijelaskan bahwa Perda No 7 tahun 2019 tentang Perumda, Perda No 8 tahun 2019 Tentang Pelayanan, Perda No 11 tahun 2019 Tentang PMP yang disahkan pada tanggal 23 Desember 2019. Dalam Perda No 7 tentang Perumda Pasal 23 menyatakan bahwa masa jabatan Direksi 5 (Lima) Tahun.

Sementara itu kata Didi, bahwa terbitnya SK Bupati No : 539/Kep.53.1-Eko/2018 dengan mengangkatnya kembali Endang Efendi, diduga telah menyalahi Perda No 5 tahun 2019 tentang Perumda termasuk dalam hal pengangkatan kembali Dirum. Karena pada saat diangkatnya kembali Endang sebagai Dirum untuk masa jabatan ketiganya dasar hukumnya lemah dikarenakan Organisasi PDAM masih utuh yang artinya belum berubah menjadi Organisasi Perumda.

Ditegaskan Didi,  bahwa massa jabatan 5 (lima) tahun adalah massa jabatan yang tertuang dalam Perda No 5 Tahun 2019, bahwa pasal 23 di jelaskan pada saat diangkat kembali Endang Efendi, Organisasi PDAM belum berubah bentuk kepada organisasi Perumda. Artinya kalau pun kala itu pengangkatannya Endang Efendi tidak menggunakan dasar hukum Perumda maka sah sah saja dia menjabat kembali sebagai Dirum dengan massa jabatan hanya 4 (empat) tahun yang mengacu pada Perda No 15 tahun 2018.

“Kok Bisa peraturan dibuat main main. Saya mohon Bupati Indramayu Nina Agustina harus menyikapi persoalan ini agar kedepan Indramayu benar benar bersih dan bermartabat,”katanya.

Ia menjelaskan, bahwa persoalan ini sudah menjadi kewenangan Bupati Indramayu sebagai pemilik Perusahaan daerah untuk menyikapinya.  Dalam Perda Kabupaten Indramayu No 7 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu pada Pasal 28 menyebutkan bahwa jabatan direksi berakhir apabila meninggal dunia, masa jabatannya berakhir dan/atau diberhentikan sewaktu-waktu dengan disertai alasan pemberhentian.

Dalam aturan tersebut juga jelas bahwa pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud dan dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah dengan ancaman anggota direksi tidak dapat melaksanakan tugas, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangn undangan dan atau ketentuan anggaran dasar, serta terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Endang sudah masuk dalam katagori cacat secara hukum atas SK pengangkatannya kembali sebagai Dirum PDAM. Maka perlu disikapi oleh Pemerintah Kab. Indramayu dalam hal ini Bupati,”pungkasnya.

Disisi lain, dengungan kuat bahwa jelang berakhirnya massa jabatan Direktur PDAM Tirta Darma Ayu Tatang Sutardi di bulan April 2021 ini, nama Endang Efendi sedang digandang-gandang oleh pejabat di Lingkup Setda Pemkab Indramayu.  Rumornya, nama Endang akan disondingkan kepada Bupati Indramayu agar Endang bisa dijadikan sebagai Plt Dirut PDAM hingga ditetapkan sebagai Dirut definitive. 

Direktur Umum Perumda Tirta Darma Ayu, Endang Effendi, saat dikonfirmasi, Senin,(5/4/2021) mengaku, ia tidak berkenan untuk menanggapi alasan dan keabsahan SK Bupati terkait penunjukan dirinya sebagai Dirum Perumda Tirta Darma Ayu selama ini.

Menurutnya, wilayah kewenangan untuk menjelaskan apakah SK pengangkatan dirinya sah satu tidak sah menjadi kewenangan pemilik yang sudah dilakukan telaah hukum oleh Bagian Hukum Setda Indramayu.

“Jadi saya tidak berwenang untuk menjawab urusan SK Direksi saya, mangga pihak pemilik,” ungkapnya saat dihubungi lewat sambungan telepon.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setda Indramayu, Ali Fikri, mengaku, ia belum menerima kajian telaah hukum terkait penerbitan SK perubahan direksi PDAM Tirta Darma atas perubahan status badan hukum dari PDAM menjadi Perumda.

Menurutnya, jika status badan hukum perusahaan daerah berubah, maka seharusnya SK direksi juga segera menyesuaikan melalui usulan Dewan Pengawas kepada Bupati Indramayu yang disposisinya dilakukan telaah hukum oleh Bagian Hukum Setda Indramayu.

“Selama ini, kami belum menerima telaah hukum terkait perubahan dan perbaharuan SK Direksi Perumda Tirta Darma Ayu, coba tanyakan ke Dewanya pernah mengusulkan tidak,” tuturnya saat ditemui di kantornya kemarin.


Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Jujun Juhanda
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive