GP Ansor Indramayu Desak Dewan Bentuk Pansus Covid-19

GP Ansor Indramayu Desak Dewan Bentuk Pansus Covid-19

INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Selalu berubah – ubahnya anggaran penanggulangan dan penanganan Covid-19 untuk Refocusing APBD tahun 2020, menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Kabupaten Indramayu, pasalnya Perbup 26 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Perbup nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD tahun 2020 didalamnya memuat anggaran Refocusing APBD untuk Covid-19 sebesar Rp52.5 miliar.

Dalam perjalanan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Indramayu saat itu, anggaran yang semula ditetapkan sebesar Rp52,5 miliar, berubah menjadi Rp100 miliar seiring dengan teguran Kemenkeu RI adanya penundaan transfer DAU untuk Kabupaten Indramayu sebesar 35 persen. Bahkan yang lebih kaget lagi publik dikejutkan dengan statemen Kejaksaan Negeri Indramayu yang diminta oleh Pemkab Indramayu untuk melakukan pendampingan anggaran Refocusing APBD untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp196,1 miliar.

Ketua GP Ansor Indramayu, Edi Faozi, mengungkapkan, adanya inkonsisten Pemkab Indramayu terhadap perencanaan dan penetapan anggaran Refocusing APBD untuk Covid-19 yang terus mengalami perubahan, disinyalir adanya sesuatu yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan anggaran, mengingat perkembangan kasus positif Covid-19 di Indramayu terus meningkat dalam setiap pekan.

BACA JUGA : Kejari Indramayu Siap Awasi Refocusing Covid-19 Sebesar Rp196,1 Miliar

Oleh karenanya, ia mendesak kepada DPRD Indramayu untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan dan Percapatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Indramayu, mengingat dalam pantauanya, penggunaan anggaran tersebut banyak keluahan masyarakat, terutama menyangkut Jaring Pengaman Sosian (Bansos) yang diberika kepada masyarakat terdampak hingga pengaduan tersebut sampai kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini sebuah fakta, jika ada sesuatu yang belum berjalan secara baik, KPK telah merilis jika banyak pengaduan masyarakat terkait Bansos,” kata Edi kepada Fokuspantura.com, Minggu(7/6/2020).

Ia menegaskan, kendati sebelumnya, DPRD Indramayu telah memutuskan, jika Pansus tersebut sulit untuk dibentuk, mengingat ada tugas Komisi yang lebih permanen untuk melakukan penelusuran, kajian dan menggali informasi atas pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19 yang angkanya terus mengalami perubahan. Namun itu kondisi penolakan DPRD melalu Badan Musyawarah (Banmus) yang digelar belum lama ini, pada perkembangan anggaran 100 miliar, sementara sekarang sudah lebih sampai 196,1 miliar.

“Kami sudah kordinasi dengan ormas dan OKP lainnya untuk meminta hearing dengan DPRD Indramayu agar segera membentuk Pansus,” terangnya.

BACA JUGA : Banggar DPRD Indramayu Tak Bahas Anggaran Covid-19

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Kabupaten Indramayu, Abdul Rohman, mengatakan, pembentukan Pansus Covid-19 perlu untuk dibentuk, mengingat banyaknya keluhan masyarakat atas persoalan penerima bansos ganda, banyaknya masyarakat terdampak Covid-19 yang belum tercover serta kendala dan permasalahan semakin meningkatkannya kasus positif Covid-19 di Indramayu selama ini, termasuk bagaimana efektifitas pelaksanaan PSBB tahap 1 dan lanjutan.

Namun, keinginan Fraksi PDI Perjuangan dengan beberapa Fraksi DPRD Indramayu kemarin terpatahkan dalam rapat Banmus yang tidak menganulir keinginan dan aspirasi dalam pembahasan, namun ini akan terus ia perjuangkan.

“Jika masih ada keinginan dan aspirasi kuat dari masyarakat, mungkin sebagai pertimbangan Pimpinan DPRD Indramayu untuk kembali membahas,” terang politisi Dapil Indramayu 3 ini.

Sebelumnya, Plt. Kepala BKD Indramayu, Ahmad Sadzili tak bisa menjawab keinginan anggota Banggar DPRD Indramayu untuk menyuguhkan RKA yang seharusnya dibahas bersama. Namun ia menjelaskan jika anggaran yang disediakan Pemkab Indramayu untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp55,2 disuguhkan dari pergeseran anggaran KPU sebesar Rp37 miliar, Bawaslu Rp12 miliar,  DBHCHT Rp4,7 miliar dan sisa anggaran taktis 0,5 miliar. Refocusing anggaran tersebut akan dipergunakan untuk Dinkes Indramayu sebesar Rp17 miliar, Satpol PP sebesar 1,6 miliar, Dishub sebesar Rp2,7 miliar, BPBD sebesar Rp6,2 miliar, Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp25 miliar dan untuk menopang kegiatan Kecamatan sebesar Rp3,6 miliar masing-masing acuan Rp10 juta perdesa, jika terjadi karantina akan ditambah perdesa Rp10 juta.

Sementara itu, mencuatnya angka anggaran Covid-19 sebesar Rp196,1 miliar diawalai dengan usulan permohonan pendampingan yang di sampaikan Pemkab Indramayu kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu belum lama ini terkait anggaran untuk Covid-19 melaiputi pencegahan dan atau evaluasi penanganan covid-19, sekitar Rp 69 miliar, penanganan penanggulangan bencana non alam Covid-19 (DBHCHT 2020) pada Badan Penanggungan Bencana Daerah (BPBD)sekitar Rp 959 juta, penanganan dampak ekonomi sekitar Rp 47,5 miliar dan Bantuan Sosial (JPS) sekitar Rp 78,7 miliar.


Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Ihsan Mahfudz
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive