KANDANGHAUR,(Fokuspantura.com),- Banjir yang disebabkan luapan air laut ketika pasang naik atau rob, menyebabkan 60% infrastruktur fisik yang ada di Desa Eretanwetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, mengalami kerusakan. Banjir rob ini terjadi terus menerus setiap pekan.
Selain fasilitas umum seperti jalan lingkungan dan tembok saluran drainase, rob ini juga mengakibatkan kerusakan pada rumah-rumah warga serta membuat kumuh pemukiman.
Menyikapi permasalahan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Yosef Umarhadi, akan mendesak pihak Kementrian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) untuk melakukan penanggulangan masalah pemukiman warga Desa Eretanwetan dan sebagian warga Desa Eretankulon yang kerap tergenang air laut akibat banjir rob.
Yosef menegaskan hal itu ketika melakukan peninjauan kondisi pemukiman warga terdampak banjir rob, Desa Eretanwetan, didampingi Kepala Desa (Kuwu) Eretanwetan, Edi Suhaedi dan Kepala Desa Kertawinangun, Nuryasa, pekan lalu. “Kami akan mendesak pihak Kementrian PUPR agar segera melakukan penanganan pemukiman warga Desa Eretanwetan dan Kulon agar dapat terlepas dari masalah banjir rob ini.”, kata Yosef.
Selain itu, lanjut Yosef, untuk mengatasi luapan air laut ke pemukiman warga yang masuk melalui sungai, perlu dibangun tanggul berupa tembok penahan seperti halnya kanal banjir. Olej karena itu, ujar Yosef, pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) harus mengorientasikan anggaran untuk pembuatan tanggul sepanjang sungai di Desa Eretanwetan guna menahan luapan air laut pada saat rob.
Masuk Katagori Darurat Banjir.
Adanya banjir rob rutin ini akan berdampak pada pola kehidupan warga yang dapat mengakibatkan penurunan derajat kesejahteraan dibawah angka rata-rata. “Banjir rob yang datang secara terua menerus akan berpengaruh buruk pada kondisi kesejahteraan warga, untuk itu kami akan berupaya seoptimal mungkin agar apa yang diinginkan masyarakat dapat segera terealisasi.”, terangnya.
Sementara Kuwu Eretanwetan, Edi Suhaedi, mengaku tidak dapat berbuat banyak mengatasi masalah banjir rob karena keterbatasan anggaran yang ada di APBDes. Selain diperlukan dana besar skala miliaran untuk membangun tanggul, anggaran desa hanya cukup untuk menangani kegiatan reguler. Sedangkan tanggul berupa TPT untuk membendung luapan air laut panjangnya sekitar 2 kilometer.
“Kami berharap dengan adanya kunjungan Anggota Komisi V DPRRI permasalahan warga tentang banjir rob dapat segera teratasi,” ungkapnya.
Seorang penggiat lingkungan, Na’im, mengatakan, banjir rob di Desa Eetanwetan sudah berlangsung bertahun-tahun dan ironisnya luapan air laut tersebut datang setiap pekan dengan kurun waktu sekitar 3 hari. Kondisi itu menyulitkan warga beraktifitas. Termasuk para pelajar, karena bukan hanya jalan dan pemukiman, bangunan sekolahpun digenangi air.
Oleh karena itu, tegas Na’im, Desa Eretanwetan dan sebagian Desa Eretankulon serta Kertawinangun dapat dipastikan menjadi daerah dengan kondisi darurat banjir yang perlu penangan serius dari berbagai pihak. “Dengan kondisi darurat banjir, penanganannya harus dari segala liding sector.”, jelasnya. (R.C./Ihsan)
