Sosialisasi Pemahaman ASN Indramayu Netral Dipertanyakan

Sosialisasi Pemahaman ASN Indramayu Netral Dipertanyakan

INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Tugas Pemerintah Daerah(Pemda) Indramayu dalam memberikan pemahaman kepada ribuan Aparatus Sipil Negara (ASN) tentang Netralitas menghadapi Pilkada 2020, dibutuhkan keseriusan oleh seluruh jajaran. Pasalnya hingga proses tahapan Pilkada masa kampanye ini, sedikitnya sudah terdapat beberapa ASN di lingkungan Pemkab Indramayu yang dilaporkan kepada Bawaslu Indramayu.

Pjs. Bupati Indramayu Bambang Tirtoyuliono menegaskan, ASN Indramayu wajib bersikap netral dan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau pun golongan. Ini karena hal tersebut telah diatur oleh regulasi.

"ASN bekerja dan berperilaku diatur oleh regulasi, dan sebelum masa pilkada pun terus diingatkan bahwasannya netralitas ASN ini menjadi sangat penting," ungkap Bambang.

Regulasi yang dijelaskan Bambang terkait netralisasi yaitu tercantum pada UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 9 Ayat (2) yaitu "Pegawai ASN harus benas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik." Dalam PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Angka 15, Huruf a, b, c, dan d.

"Saya mengingatkan kembali pada teman-teman semua, pada seluruh jajaran untuk menghadirkan netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada ini karena kita menginginkan pilkada yg sukses," jelas Bambang.

Menurutnya, rapat ini harus bisa dipahami dan laksanakan untuk ASN dan para staf tentang netralitas ini sehingga tidak mencederai diri dan mencederai pelaksanaan pilkada di Indramayu.

"Selaku ASN, mari kita hadirkan martabat dan perilaku ASN terhadap netralitas ini," ajaknya.

Asda 1 Sekda Indramayu, Jajang Sudrajat, menambahkan, penting untuk difahami oleh seluruh ASN di lingkungan Pemkab Indramayu dalam menghadapi momentum Pilkada ini adalah profesionalitas sebagai abdi negara dengan menjalankan fungsi dan tugas ASN dengan baik, kendati ia bekerja sebagai pejabat eselon II, III maupun IV. Artinya pengertian Netral bagi ASN disini, tidak masuk kepada wilayah kegiatan politik seluruh calon Bupati maupun Wakil Bupati pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

“Siapapun Cabup dan Cawabup Indramayu yang terpilih nanti ASN akan tetap pada posisi jabatanya, maka kerjakan tugas dan rutinitas sesuai aturan, jangan terlibat secara langsung oleh kegiatan politik,” tuturnya.

Menurutnya, jika ditemukan ASN yang terlibat politik secara langsung maupun tidak langsung, dilatarnelakangi oleh kepentingan jabatan ASN itu sendiri, maka tindakan ini yang harus dihindari oleh seluruh ASN.

“Netral itu diam dan diam itu bukan menghilangkan hak politik, hak politik kita saat hadir di TPS untuk memilih siapa Cabup dan Cawabup yang kita pilih, bukan turut serta dalam kegiatan politik Cabup tertentu,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Indramayu, Nurhadi, mengingatkan kepada seluruh ASN Indramayu, untuk dapat bersikap netral selama proses dan tahapan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Hal itu mengingat regulasi dan aturan yang sudah mengikat dan jika dilanggar maka konsekwensinya akan merugikan ASN itu sendiri.

Dengan adanya beberapa pengaduan tentang Netralitas ASN yang sudah ia proses, ia menghimbau kepada seluruh ASN untuk memperhatikan SE Kemen PANRB tentang Netralitas ASN dalam Pilkada serentak yang didalamnya terdapat  ancaman Hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. 

“Adapun Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan dan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,” tuturnya.


Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Ihsan Mahfudz
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive