Bawaslu Indramayu Walkout Saat Pleno Rekapitulasi DPS, Ada Apa ?

Bawaslu Indramayu Walkout Saat Pleno Rekapitulasi DPS, Ada Apa ?

INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Badan Pengawas Pemilu ((Bawaslu) Kabupaten Indramayu, menyatakan walkout atas hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Indamayu, Senin(7/9/2020).

Ketua Bawaslu Indramayu, Nurhadi, mengatakan, pelaksanaan Pleno yang dihadiri oleh Forkopimda, Perwakilan Parpol, Seluruh PPK dan seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Indramayu beserta staf pengawasan dinilai tidak akomodatif terhadap masukan-masukan Bawaslu Kabupaten Indramayu maupun perwakilan partai politik yang hadir, pasalnya Bawaslu Kabupaten Indramayu memberikan masukan untuk menunda penetapan DPS pada pukul 17.00 WIB setelah memperhatikan amburadulnya jumlah rekap daftar pemlih tidak memenuhi syarat (TMS) karena KPU Kabupaten Indramayu tidak dapat menjelaskan pemilih TMS kategori pindah domisili dan pemilih TMS kategori bukan penduduk.

“Ini penting bagi Bawaslu untuk memastikan keakuratan DPHP yang akan ditetapkan menjadi DPS. Begitupun perwakilan parpol yang menyampaikan tanggapannya agar KPU Kabupaten Indramayu untuk dapat menjelaskan data tersebut, mengingat Parpol tidak memiliki data tersebut,” tuturnya dalam Konferesi Pers di Kantor Gakkumdu Jalan Ahmad Yani Indramayu.

Sebelumnya pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) ditingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan, pengawas pemilu baik Panwaslu Kelurahan/Desa maupun Panwaslu Kecamatan, tidak diberikan salinan daftar pemilih hasil pemutahiran (A.B-KWK) dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (11) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 yaitu “PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy”, yang dimaksud daftar pemilih Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 yaitu Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP (form model A.B-KWK)”.

Kemudian KPU melalui PPK dan PPS, berdalih jika DPHP merupakan data peribadi yang dilindungi sesuai dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan, sementara dalam ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan, menghapus ketentuan data pribadi penduduk yang harus dilindungi diantaranya nomor KK dan NIK dihapus sehingga data pribadi penduduk yang dilindungi hanya termuat “Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tenda tangan, dan elemen data lainya yan merupakan aib seseorang”.

“Pendapat Bawaslu terkait hal itu , yang dimaksud dengan data pribadi penduduk yang dilindungi tidak termasuk NIK, NKK atau data bagian lain yang merupakan Daftar Pemilih,” imbuhnya.

Menurutnya, Bawaslu Kabupaten Indramayu menjalankan peran pengawasan untuk penelitian hasil rekapitulsi daftar pemilih setelah selesainya rekapitulasi tingkat kecamatan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf “b” Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 yaitu “Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran oleh PPK yang menjadi bahan dalam rekapitulasi daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengawasan”.

Mengingat PKD dan Panwascam tidak diberikan akses DPHP oleh PPS maupun PPK maka Bawaslu Kabupaten Indramayu mengirimkan surat dinas nomor 051/K.BAWASLU-JB.09/PM.02/IX/2020 tertanggal 5 September 2020 perihal permohonan data AB-KWK (DPHP) sebelum pelaksanaan Pleno DPHP dan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Indramayu tidak ada tanggapan, begitupun rekomendasi penanganan pelanggaran nomor 048/BAWASLU-JB.09/HK.00.00/VIII/2020 tertanggal 21 Agustus 2020 perihal daftar pemilih belum di coklit, sampai dengan terlaksananya Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) KPU Kabupaten Indramayu, Senin(7/9/2020).

“ Bawaslu Kabupaten Indramayu belum pernah menerima hasil perbaikan atas surat dinas dan rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi tesebut,” tuturnya.

Anehnya, bahwa rangkaian belum siapnya KPU Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan rapat pleno rekapitulasi DPHP tingkat Kabupaten, terlihat saat pembacaan hasil rekapitulasi DPHP oleh PPK. Bawaslu Kabupaten Indramayu mengkoreksi terkait dasar format rekapitulasi DPHP yang digunakan oleh KPU Kabupaten Indramayu dan melalui staf KPU dijawab bahwa format rekap tersebut ternyata buatan sendiri tanpa dasar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga rapat pleno di skorsing selama 15 menit oleh Ketua KPU Kabupaten Indramayu untuk dilakukan penyesesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas berbagai peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Indramayu menyatakan sikap untuk menunda proses penetapan DPS agar lebih akurat, dan disarankan KPU Kabupaten Indramayu agar memperbaiki keterangan-keterangan jumlah daftar pemilih TMS serta daftar pemilih baru dan menjawab rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi terkait tindak lanjut daftar pemilih yang belum dicoklit.

Namun, karena ketua KPU Kabupaten Indramayu memaksakan kehendaknya menetapkan DPS tanpa mempertibangkan berbagai masukan Bawaslu Kabupaten Indramayu dan perwakilan dari unsur Parpol, maka sikap ketua KPU Kabupaten Indramayu tersebut akan ditindak lanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran, dan Bawaslu Kabupaten Indramayu memutuskan untuk walkout dari Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kabupaten yang kemudian diikuti oleh perwakilan partai politik dan forkopimda, mengingat Pasal 14 Ayat (6) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 yaitu “Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi”.

“Jelas ada pelanggaran KPU yang kan Bawaslu tindak lanjuti,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner Divisi Program dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, Masykur, mengatakan, secara teknis bahwa pemilih yang tidak sesuai TPS-nya, maka diTMS dengan Kode 10 (Bukan Penduduk Setempat) menjadi pemilih baru di TPS tujuan, hal itu dilakukan untuk memudahkan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.


Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Ihsan Mahfudz
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive