DPD Jabar Tunda Pelaksanaan Musda Golkar Indramayu Ada Apa ?

DPD Jabar Tunda Pelaksanaan Musda Golkar Indramayu Ada Apa ?

INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Barat, Ade Barkah, menyatakan, menunda pelaksanaan Musyawarah Daerah(Musda) bagi delapan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Penegasan itu disampaikan dalam surat resmi nomor surat B-32/GOLKAR/VII/2020 ditanda tangani pada 15 Juli 2020.

“Bahwa sesuai dengan arahan dari Ketua Umum Partai Golkar pada saat penyerahan Rekomendasi di DPP pada tanggal 12 Juli 2020, agar DPD Partai Golkar yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020, agar fokus untuk memenangkan kontestasi di daerah masing – masing,” katanya dalam surat yang beredar.

Bahwa sebelum DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat mengeluarkan persetujuan dan menugaskan Tim DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat untuk menghadiri MUSDA sebagaimana tersebut di atas, maka tidak ada MUSDA di DPD Partai Golkar Kab./Kota.

Selanjutnya, semua surat-surat usulan dan permohonan dari DPD Partai Golkar Kab./Kota tetap harus menunggu persetujuan dan penugasan Tim DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat

“Untuk melaksanakan Teknis Musda, menunggu jawaban resmi DPP Partai Golkar atas surat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Nomor : B28/GOLKAR/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Permohonan Penundaan MUSDA,” terang AB dalam surat yang beredar.

Menindaklanjuti Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu Nomor : 46/DPD.GOLKAR/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Musda Partai Golkar Kabupaten Indramayu yang akan di helat 16 Juli 2020 besok, sebelum DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat mengeluarkan persetujuan dan menugaskan Tim DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat untuk menghadiri MUSDA sebagaimana tersebut di atas, maka tidak ada MUSDA di DPD Partai Golkar Kab. Indramayu.

Selanjutnya semua surat-surat usulan dan permohonan dari DPD Partai Golkar Kab./Kota tetap harus menunggu persetujuan dan penugasan Tim DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, apabila MUSDA tetap dijalankan, maka MUSDA DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu dianggap batal dan tidak sah secara hierarki organisasi.

Menanggapi dua surat DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Barat, unsur Pimpinan DPD Partai Golkar Indramayu yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Soekarno Ermawan dan Sekretaris Syaefudin, menjawab jika Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Indramayu sebagai upaya dan langkah untuk menjalankan amanat Surat Intruksi DPP nomor 1 tentang Intruksi Masa Penugasan Pengurus dan Personalia DPD Kabupaten/Kota, yang oleh karenanya Ketua DPD Partai Golkar Indramayu saat itu terkena OTT KPK, maka diangkatlah Plt Ketua DPD Golkar Indramayu, Sukim Nur Arief, melalui SK DPD Golkar Jabar nomor Kep-124/GOLKAR/III/2020 tanggal 15 Oktober 2020, walaupun dalam perjalanan waktu Surat Intruksi DPP tersebut oleh DPD Partai Golkar Jawa Barat tidak memperpanjang masa penugasan Plt Sukim Nuar Arif, justru melakukan pergantian Plt Ketua DPD Partai Golkar Indramayu kepada Aria Girinaya, melalui SK DPD Partai Golkar Jawa Barat nomor Keo-02/GOLKAR/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, yang semestinya tidak dilakukan pergantian Plt dan memperpanjang selama tiga bulan berikutnya dengan tugas dan kewajiban mengambil langkah – langkah oraganisasi yang positif dan mengamankan semua kebijakan organisasi sesuai AD/ART serta menjalankan tugas administrasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Indramayu dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Musda.

Alasan yang lebih mendasar lagi adalah adanya Surat Intruksi DPP nomor 3 tahun 2020 tentang intruksi merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musda Partai Golkar tingkat Kabupaten/Kota kepada Ketua/Plt DPD Propinsi se-Indonesia dan hingga saat ini Surat Intruksi tersebut belum dicabut, dimana salah satu intruksi DPP itu adalah Ketua/Plt DPD Propinsi se Indonesia memprioritaskan penyelenggaraan Musda bagi Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada tahun 2020 dengan batasan diktum kesatu hingga 31 Agustus 2020.

Bahkan, jika diperhadapkan pada Juklak DPP nomor 2 tahun 2020 tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai Golkar dalam Bab III pasal 6 sudah cukup jelas bahwa Musyawarah daerah (Musda) Kabupaten/Kota dilaksanakan selambat – lambatnya enam bulan setelah Munas dan pelaksanaan Musda Kabupaten/Kota ditentukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno.

Sementara itu, Ketua Panitia Musda Partai Golkar Indramayu, Muhaemin, memastikan, jika Musda Partai Golkar Kabupaten Indramayu akan tetap dihelat pada Kamis,16 Juli 2020 besok di Hotel Handayani Indramayu dan akan dihadiri oleh Pengurus DPD Partai Golkar Indramayu, utusan DPP Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Jawa Barat.

Gelaran agenda tertinggi Partai Golkar Kabupaten Indramayu itu bukan sebuah bentuk perlawanan terhadap keputusan pimpinan partai (DPD Jabar red), tetapi DPD Partai Golkar Indramayu akan terus merawat, menjaga dan melaksanakan ketentuan yang sudah digariskan oleh petunjuk oranisasi, termasuk didalamnya AD/ART dan keputusan partai lainnya.


Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Ihsan Mahfudz
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive