Ini Sanksi Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu, Syaefudin

Ini Sanksi Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu, Syaefudin

INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Pasca Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, Propinsi Jawa Barat, secara resmi menunjuk Aria Girinaya sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu untuk periode tiga bulan mendatang hingga 11 Agustus 2020. Desakan untuk memberikan sanksi kepada Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu, karena dianggap menentang surat DPP terkait rekomendasi Calon Bupati Indramayu beberapa bulan kemarin cukup santer dari lawan politik internal pesaing Calon Bupati (Cabup) Golkar Indramayu.

Namun faktanya, sanksi yang diterima Ketua DPRD Indramayu itu nampaknya hanya dipertemukan bersama Plt Bupati Indramayu, Taufik Hidayat yang juga menjabat Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu bersama Plt Ketua DPD Partai Golkar Indramayu yang baru, Ariya Girinaya, Selasa(18/5/2020) kemarin di Bandung.

Sanksi yang diterima Kang Udin, sapaan akrab Syaefudin, bukan seperti yang diwacanakan media mainstream beberapa hari kemarin sampai kepada pemecatan sebagai kader partai bahkan respon dari akun media sosial pun menilai jika Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu tersebut telah fatal melakukan kesalahan dan dianggap membangkang intruksi Ketua Umum Airlangga Hartarto dengan seolah tidak mendukung Rekomendasi Sementara Cabup Daniel Muttaqin Syafiudin.

Padahal, saat tanggal 20 April 2020 kemarin, dimana surat rekomendasi sementara yang dikeluarkan oleh DPP untuk Daniel Muttaqin Syafiudin sebagai Calon Bupati Indramayu dari Partai Golkar tidak ada kalimat yang di sampaikan Cabup Syaefudin terkait  mencabut surat tersebut dihadapan media.

Artinya, anggapan jika itu adalah pernyataan Syaefudin untuk mencabut surat DPP perlu dilurus,tetapi hakekat dalam pernyataan dulu adalah menirukan pernyataan MQ Iswara yang saat itu bersama dirinya disaksikan Bacabup Ami Anggraeni di Jakarta  bahwa untuk sementara tidak diberikan bukan mencabut. Jadi, jika pernyataan itu dianggap menentang atau pembangkangan kepada Ketum Partai Golkar harusnya ia disidangkan dalam mahkmah partai karena dianggap sebagai kader yang melakukan kesalahan berat.

"Sampai hari ini, saya masih menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu dan perlu dicatat juga, Plt Ketua DPD baru meminta silaturrahmi perdana hari ini di Bandung," kata Syaefudin saat dihubungi Fokuspantura.com, Rabu,(20/5/2020).

Menghadapi momentum politik kedepan, pihaknya mengaku akan taat dan patuh terhadap intruksi partai apalagi menyangkut siapa Calon Bupati Indramayu yang direkomendasikan DPP nanti. Sekalipun pihaknya adalah sebagai sosok Cabup yang mengikuti penjaringan dan mendapat respon positif dari semua kalangan sebagai figur yang bersih, serta mampu membawa Partai Golkar ke arah perubahan namun kemudian ahirnya tidak dipercaya oleh partai.

Baca Juga : http://www.fokuspantura.com/politik/3443-beredar-surat-sakti-dpp-partai-golkar-untuk-cabup-indramayu#.XsTVJbEsUCQ.link

"Jika sudah fix DPP menunjuk Mas Daniel, saya akan patuh sebagai kader partai mengikuti instruksi partai, bukan intruksi personal, bagitupun sebaiknya jika finalisasi rekom partai berbeda kepada figur lain juga harus dihargai perintah partai," terang Ketua Karang Taruna Kabupaten Indramayu ini.

Sementara itu, Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Aria Girinaya, mengatakan, tugas Plt DPD Golkar Indramayu dalam menghadapi tahun politik adalah melakukan komunikasi dan konsolidasi pengurus.

Menurutnya, konsolidasi kongkritnya melakukan silaturahmi dengan teman - teman  DPD seperti Sekertaris, Ketua Harian,  serta Pengurus lainnya, untuk meminta masukan dari mereka, diskusi bersama guna mendapatkan view yang obyektif serta sudut pandang yang baik dalam menentukan sikap.

"Saya sih step by step aja mas, tidak sealalu berpikir jauh dulu, yang penting  tugas awal konsolidasi, melakukan pleno, mengumpulkan para PK, silaturtahmi dan inventarisir masalah satu per satu," tuturnya saat dihubungi wartawan belum lama ini.

Ia mengaku, belum bisa hadir ke Indramayu saat ini mengingat pemberlakuan PSBB di Jawa Barat dan salah satunya Kabupaten Indramayu.

"Kalau komunikasi dengan Sekretariat pak Udin sama Pj Bupati sudah mungkin kalau hadir di Indramayu setelah realisasi PSBB. Ketua DPD mengintruksikan jangan dulu," terangnya.


Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Ihsan Mahfudz

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active