INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Wacana penundaan pelaksanaan dan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 sudah masuk pada perhitungan relokasi anggaran yang akan dikembalikan kepada kas daerah. Namun demikian, berdasarkan edaran KPU pusat relokasi anggaran tersebut masih belum bisa dilakukan sampai penandatanganan Perppu penundaan Pilkada serentak dari Presiden Joko Widodo.

Ketua KPU Indramayu, Ahmad Toni Fatoni, mengatakan, sehubungan dengan turunan SE nomor 353 tahun 2020 tentang Cut Off Penggunaan Dana Hibah Pilkada Serentak 2020 dari KPU pusat, pihaknya sudah melakukan penyesuaian terkait rencana tersebut.

Menurutnya, selama proses dan tahapan Pilkada Indramayu dimulai, pihaknya sudah menerima transfer dana dari Nota Persetujuan Hibah Daerah (NPHD) bersama Pemkab Indramayu, sebesar Rp1,3 miliar pada tahun 2019 dan Rp25,8 miliar pada tahun 2020 ini.

“Untuk jumlah dana yang digunakan KPU selama proses dan tahapan berlangsung nanti Sekretaris yang menjelaskan,” tuturnya.

Baca Juga : http://www.fokuspantura.com/politik/3492-kpu-indramayu-laksanakan-tiga-tahap-penundaan-pilkada#.XogzBSOymTM.

Ia menjelaskan, dari hasil konsultasi dengan biro keuangan via zoom meeting, pihaknya akan tetap mempekerjakan tenaga pendukung sampai regulasi terkait penundaan pemilihan serentak terbit.

Hasil meeting itu juga memerintahkan agar seluruh satker yang melaksanakan pemilihan untuk segera melakukan SP2HL atas anggaran yg sudah direalisasikan.

“Mekanisme pengembalian dana hibah kepada Pemda masih harus menunggu regulasi terkait penundaan pemilihan serentak dengan melalukan SP4HL,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Indramayu, Muhtarom, mengatakan, berdasarkan NPHD yang ditandatangani bersam Pemkab Indramayu, saat ini pihaknya sudah menerima transfer dana hibah sebesar Rp25,1 miliar sejak TA 2019 dan TA.2020.

“Adapun yang terpakai kurang lebih 2 miliar, itu sudah termasuk untuk honor dan operasionsl PPK bulan maret,” katanya.

Ia mengaku, untuk relokasi ke kas daerah pihaknya sedang melakukan proses pertanggungjawaban keuangan dulu sesuai  SP2HL. Jika sudah diterimanya intruksi dari Mendagri terkait penundaan pelaksanaan dan tahapan Pilkada pihaknya akan melakukan transfer relokasi anggaran kepada Pemkab Indramayu.

“Kalau sudah ada intruksi drari Mendagri akan kita proses SP4HL nya ke kas Daerah sebesar Rp25,1 miliar,” pungkasnya.