Dikejar Deadline Pasangan, Bacabup PDI Perjuangan Indramayu Diputuskan DPP

Dikejar Deadline Pasangan, Bacabup PDI Perjuangan Indramayu Diputuskan DPP

INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),- DPP PDI Perjuangan, memberikan deadline penentuan batas akhir tanggal 23 Maret 2020 kepada DPD PDI Perjuangan Propinsi Jawa Barat terkait kesepakatan koalisi parpol untuk Pilkada serentak 23 September 2020 mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan, Propinsi Jawa Barat, Ono Surono, mensikapi perkembangan politik Pilkada Indramayu pasca pertemuan dengan petinggi parpol Koalisi Perubahan belum lama ini.

“Kami diberi tenggang waktu untuk Kabupaten Indramayu sampai dengan 23 Maret 2020 agar bisa tuntas menghasilkan kesepakatan paket pasangan Cabup dan Bacawabup koalisi perubahan,” kata Ono dikediamannya.

Menurutnya, jika deadline waktu yang sudah ditentukan, ternyata paket pasangan untuk Pilkada di Kabupaten Indramayu belum memperoleh titik kesepakatan, maka kewenangan dan keputusan hal itu akan diambil alih oleh DPP.

“Makanya, kami dari PDI Perjuangan saat ini sudah final mengusung nama Cabup Nina Agustina Da’i Bachtiar,” tuturnya.

Beberapa hari kemarin, Ketua DPD PDI Perjuangan, Propinsi Jawa Barat, Ono Surono, menyindir keberadaan Koalisi Perubahan yang terdiri dari enam partai politik PKB, Demokrat, PKS, Hanura dan Nasdem bakal bubar.

Ketua DPD Partai Nasdem, Kabupaten Indramayu, Eryani Sulam, justru memandang koalisi perubahan kedepan akan semakin kuat untuk terus terwujud di Kabupaten Indramayu. Hasil pertemuan dengan ketua – ketua partai belum lama ini adalah sebagai bentuk penjagjagan dan telah menyepakati jika figur bakal calon yang dimunculkan masing – masing partai politik akan dilakukan survei secara bersama – sama.

Adalah bentuk kepanikan, mengingat keputusan paket pasangan Cabup dan Bacbup PDI Perjuangan, Kabupaten Indramayu, hanya diberikan kewenangan untuk menjahit koalisi hingga tanggl 23 Maret 2020. Jika tidak tuntas pada deadline waktu yang ditentukan, maka keputusan dengan siapa paket koalisi menjadi kewenangan DPP.


Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Ihsan Mahfudz
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive