JAKARTA,(Fokuspantura.com),- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku telah mengutus perwakilannya ke Indramayu untuk memastikan alasan sesungguhnya pengunduran diri Anna Sophana dari kursi jabatan bupati di wilayah pantai utara (pantura) Jawa Barat tersebut.
“Kami sedang mengirim tim ke sana untuk minta kejelasan apa sih pertimbangan dia (Anna),” ujar Tjahjo di gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (7/11), dilansir CNN.com
Pengajuan permohonan mundur Anna Sophanah dari jabatan Bupati Indramayu sedianya diemban hingga 2020, sudah disetujui oleh DPRD Indramayu pada Sidang Paripurna, Rabu(7/11/2018) lalu dihadiri 43 Anggota Dewan, bahkan Surat pengunduran dirinya juga telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil.
Alasan Anna mengundurkan diri disebut-sebut tidak terkait dengan urusan kedinasan. Tetapi ia mempertimbangkan faktor mengurus keluarga.
Menurut Tjahjo, pengunduran diri merupakan hak setiap kepala daerah, namun alasannya harus kuat. Pasalnya, masyarakat telah mengamanatkan kepada dirinya sebagai pemimpin daerah lewat proses pemilihan umum langsung.
“Karena dia kan dipilih oleh rakyat, kalau dia mundur masalahnya apa,” ujar Tjahjo.
Informasi yang diperoleh, Tim Kemendagri RI, bertolak dari Jakarta Rabu Malam dan saat ini rombongan sudah berada di Pemkab Indramayu untuk menanyakan alasan – alasan yang mendasar sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perihal berhalangan tetap.
Aspek Politik, Kontrak Politik dan Persoalan Baru
Pengamat Politik dari PKSP (Pusat Kajian Sosial Politik) FISIP Unwir Indramayu, Iman Soleh mengungkapkan, pengunduran diri Bupati Indramayu Anna Sophanah yang baru saja disetujui DPRD Indramayu akan membawa dampak pada penyelenggaraan pemerintahan baik secara administratif maupun secara politik.
Terlepas alasan yang diberikan baik kepada publik maupun kepada jajaran elit politik Indramayu, bahwa beliau akan lebih berkonsentrasi pada urusan keluarga, tetapi secara etika dan kepatutan pengunduran diri tersebut sangat disayangkan.
Secara etika dan politik Bupati sudah menandatangani kontrak politik dengan masyarakat Indramayu baik yang secara langsung memilihnya melalui Pilkada maupun kepada lembaga politik yaitu kepada DPRD. Kontrak politik itu disepakati selama lima tahun, yang secara strategis tentunya sudah dipikirkan resiko dan beban pekerjaan yang akan dihadapi, jadi jika alasan mundur adalah permasalahan keluarga, aspek kepatutan menjadi persoalan.
“Secara prosedur administratif langkah yang dilakukan Bupati Indramayu adalah tepat, yaitu berkonsultasi dan meminta izin DPRD, serta memohon izin dan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat,”tuturnya.
Yang menjadi masalah selanjutnya adalah siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan Bupati, walau secara perundang-undangan Wakil Bupati secara otomatis mengisi jabatan bupati jika bupati terpilih jika berhalangan tetap.
Menurutnya, Partai pengusung akan menjadi masalah selanjutnya, jika partai pengusung belum bersepakat, belum lagi permasalahan siapa yang akan mengisi kekosongan wakil bupati jika wakil bupati petahana menjadi bupati secara definitif.
Oleh karenanya pengunduran Bupati Indramayu akan memunculkan permasalahan – permasalah politik baru yang secara kinerja tentunya akan mengganggu jalannya roda pemerintahan Kabupaten Indramayu.
