JAKARTA, (Fokuspantura.com),- Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa, menggelar diskusi terbatas pada momen Puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019, ia meminta penegak hukum: KPK, Kejagung dan Kepolisian agar tegas memberantas para koruptor di sektor Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurutnya, Hari Anti Korupsi Sedunia 2019 harus menjadi momentum bagi KPK dan Kejagung untuk memanggil para pihak yang belum diperiksa sebagai saksi dan segera umumkan tersangka baru dalam kasus Keramba Jaring Apung (KJA), program kapal perikanan, pengadaan mesin dan pengadaan Kapal Orcha 1 – 4.
Ia meminta kepada pemerintah dan lembaga auditor independen juga segera melakukan evaluasi dan audit secara legal dan menyeluruh pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sehingga misteri pengelolaan keuangan dibawah Menteri sebelumnya dapat dibuka luas agar masyarakat mengetahuinya.
Seperti dugaan tidak adanya laporan kegiatan tahunan Satgas 115, terutama masalah pemakaian anggaran. Lalu beredar isu lain, seperti biaya bom atau tenggelamkan kapal sebesar 1 miliar per satu kapal.
Ia menegaskan, kedua isu diatas harus dijawab oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sehingga kedepan KKP bersih dari Korupsi, pun demikian dengan Perusahaan Umum Perikanan Nusantara dan Perum Perindo sebagai mitra strategis KKP dalam bekerja. Semua harus bersih dan dipastikan tak ada korupsi.
“Peringati hari antikorupsi sedunia ini, momentum refleksi untuk bersih-bersih dan berjihad melawan sikap korupsi di KKP.” ungkap rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) kepada awak media di Jakarta, Senin (9/12/2019).
Puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 meminta Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) segera memanggil para calon tersangka, saksi dan pejabat yang belum dipanggil juga agar segera diperiksa. Tema yang diambil untuk tahun ini adalah ‘Mari Melawan Korupsi sektor Kelautan dan Perikanan.”
Terkait