Ribuan Petani Hutan Sambangi Kementerian LHK

Ribuan Petani Hutan Sambangi Kementerian LHK

JAKARTA,(Fokuspantura.com),- Ribuan petani yang tergabung dalam Gerakan Perhutanan Sosial, mendatangi kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mempertanyakan komitmen terhadap percepatan program Perhutanan Sosial yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dengan semangat Nawacita. Kamis(31/7/2019).

Mereka para petani hutan memadati Aula Kementerian LHK untuk menyampaikan persoalan izin pemanfaatan lahan hutan yang sudah di gulirkan sebagai program Nawacita Presiden Joko Widodo. sebanyak 15 tuntutan secara gamblang diungkapkan oleh Korlap Audiensi Gerakan Perhutani Sosial Indonesia.

“Kami bersama puluhan ribu petani penerima dan calon penerima Program Perhutanan Sosial skema IPHPS berpayung hukum Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2017 sangat mendukung dan menerima dengan rasa suka cita ketika program ini diluncurkan,”kata Korlap Aksi Audiensi, Carkaya dalam rilis yang diterima kemarin.

Namun, ditengah perjalanan KLHK seperti kehilangan semangat dan setengah hati dalam menjalankan amanah Nawacita dari Presiden Jokowi. Terindikasi dari banyaknya usulan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) terbengkalai dan berlarut tidak juga diproses baik verifikasi maupun terbitnya SK IPHPS, KLHK Cendrung mengakomodir Usulan P.81 yang jelas peruntukan kelolanya bagi perusahaan.

Menurutnya, Perhutanan Sosial Skema IPHPS yang tujuannya adalah untuk pemerataan ekonomi dan penyelesaian konflik hutan hanya hisapan jempol belaka faktanya muncul perusahaan - perusahaan baru, konflik - konflik baru dan pemerataan ekonomi bagai panggang dari pada api.

Ia berharap, Presiden Jokowi agar lebih mendorong percepatan program luar biasa ini dan tentunya evaluasi dianggap perlu bagi Kementerian KLHK dan jajarannya, karena dinilai gagal tafsir dalam merealisasikan nawacita jokowi.

Adapun 15 tuntutan yang disampaikan dalam audiensi tersebut adalah :

  1. MEMINTA KOMITMEN KLHK DAN PERUM PERHUTANI DALAM MEREALISASIKAN PERHUTANAN SOSIAL SKEMA IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) PADA HUTAN JAWA.
  2. Meminta komitmen untuk percepatan verifikasi objek oleh Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan, serta verifikasi subjek oleh Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
  3. Meminta komitmen KLHK untuk mengevaluasi atas kinerja yang tidak sesuai dengan target percepatan dari Perhutanan Sosial, masih ditemukan bahwa rata-rata jangka waktu permohonan hingga verifikasi antara 3 sampai dengan 23 bulan (hampir 2 tahun).
  4. Meminta komitmen KLHK untuk percepatan penandaan batas bagi GAPOKTAN/KTH/LMDH yang telah mendapatkan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).
  5. Meminta komitmen KLHK untuk percepatan dalam Adendum SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).
  6. Meminta komitmen KLHK untuk segera membagikan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang sudah terbit.
  7. Meminta komitmen KLHK untuk segera ada tindakan khusus pada lokasi yang terdapat tumpang tindih usulan antara Skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) berpayung hukum PERMEN LHK No.39 TH 2017 dengan Skema Kulin NKK.
  8. Menyoal kepastian hukum dari Skema Kulin NKK yang tidak pernah disebutkan di dalam Peraturan Menteri No.83 tahun 2016. Secara eksplisit dijelaskan, bahwa peraturan tersebut hanya dapat diterapkan pada hutan jawa untuk kawasan yang berstatus Lindung, sementara aplikasi dilapangan diterapkan kepada kawasan yang berstatus Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
  9. Meminta komitmen KLHK untuk segera ada tindakan khusus pada lokasi yang terdapat tumpang tindih usulan antara Skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) berpayung hukum PERMEN LHK No.39 TH 2017 dengan PERMEN LHK No.81 TH 2016 yang diperuntukan kepada perusahaan terutama perkebunan.
  10. Meminta KLHK untuk segera mensingkronisasi aturan P.81, P.83, P.39 terkait Perhutanan Sosial yang dapat menimbulkan konflik dilapangan jika terjadi tumpang tindih perizinan.
  11. Meminta KLHK untuk segera mensingkronisasi lokasi usulan terkait Perhutanan Sosial yang dapat menimbulkan konflik dilapangan jika terjadi tumpang tindih lokasi.
  12. Meminta komitmen KLHK untuk segera mengeluarkan rekomendasi dan memperjelas terkait sisa aset (kayu) Perum Perhutani pada kawasan yang telah mendapatkan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).
  13. Meminta komitmen KLHK dan PERUM PERHUTANI untuk SEGERA MENGHENTIKAN dan MENINDAKTEGAS pelaku praktek sewa-menyewa hingga jual beli pada kawasan Hutan Jawa yang sangat masif dilakukan ditingkat tapak.
  14. Meminta komitmen KLHK untuk menindak tegas praktek oknum-oknum Perum Perhutani yang meminta sharing didepan serta penarikan PNBP tanpa azas hukum yang jelas.
  15. Meminta komitmen KLHK dan PERUM PERHUTANI untuk SEGERA MENGHENTIKAN dan MENINDAKTEGAS pelaku kriminalisasi, intimidasi dan provokasi pada masyarakat petani kawasan Hutan Jawa yang sangat masif dilakukan ditingkat tapak.

Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Ihsan Mahfudz
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive