Pelantikan Dewan Mundur Menunggu SK Gubernur Jabar

INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan lima puluh anggota dewan terpilih untuk menduduki kursi DPRD Indramayu hasil Pemilu Legislatif 17 April 2019 lalu. Sidang Pleno Terbuka KPU Indramayu berlangsung di Aula Lantai 3 Hotel Wiwi Perkasa Indramayu, Senin(12/8/2019) kemarin, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Indramayu periode 2014 - 2019.

Asisiten Daerah (Asda) 1 Bidang Pemerintahan Setda Indramayu, Jajang Sudrajat mengatakan, setelah KPU Indramayu menggelar Pleno Terbuka penetapan anggota DPRD Indramayu terpilih hasil Pileg 2019 kemarin, pihaknya akan menyampaikan laporan kepada Bupati Indramayu untuk mengusulkan penerbitan Surat Keputusan (SK) kepada Gubernur Jawa Barat.

"Hari ini kami akan rapat dengan dewan untuk membahas agenda persiapan pelantikan," tuturnya jelang Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Indramayu kemarin.

Ia mengatakan, pada pembahasan dengan pimpinan dan AKD DPRD Indramayu, pihaknya tidak bisa memberikan pernyataan pasti, kapan agenda pelantikan Anggota DPRD Indramayu terpilih itu dilaksanan dengan segara, mengingat hasil konsultasi bersama Biro Hukum Setda Pemprov Jabar, agar tidak membahas agenda pelantikan sebelum SK Gubernur Jabar diterima oleh Pemkab Indramayu.

"Saran dari Pemprov nunggu SK Gubernur dulu baru dibahas agenda pelantikan," tuturnya.

Ia berharap, proses verifikasi berkas Anggota DPRD untuk penerbitan SK Gubernur Jabar tidak terlalu lama, sehingga dalam tenggang waktu maksimal 14 hari kerja setelah penetapan Pleno KPU, agenda pelantikan dewan baru dapat segera ditetapkan.

"Mudah-mudahan Pak Gubernur sedang tidak berada diluar dinas, sehingga dapat mempercepat proses penerbitan SK," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Indramayu, Ruslandi membenarkan jika pembahasan agenda pelantikan anggota dewan baru mundur tidak sesuai tanggal berahirnya masa jabatan periode 2014 - 2019 yakni tanggal 12 Agustus 2019 kemarin. Namun demikian, kendati masa jabatan berahir, anggota dewan periode sekarang masih bisa melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat di Dapil masing-masing sampai dilantiknya anggota dewan yang baru. Penegasan itu, kata Ruslandi sesuai dengan ketentuan PP nomor 12 tahun 2018 tentang Tata tertib DPRD Propinsi, Kabupaten/kota.

"Iya gaji dan tunjangn sudah tidak bisa dan negara tidak boleh berhenti, tidak usah tersandera pelantikan," ujarnya.

Ia menambahkan, sekalipun masa jabatan anggota DPRD periode 2014 – 2019 berahir pada 12 Agustus kemarin, namun sampai dilantiknya dewan baru, anggota dewan periode kemarin masih dapat melaksanakan tugas kenegaraan seperti mendengarkan pidato Presiden RI pada saat Paripurna Istimewa Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke 47 tahun 2019 ini.


Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Ihsan Mahfudz
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive