Ratusan Warga Penerima BLT Desa Kroya Dipotong Rp500 Ribu

Ratusan Warga Penerima BLT Desa Kroya Dipotong Rp500 Ribu

KROYA,(Fokuspantura.com),- Sejumlah warga mengeluhkan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak Covid-19 senilai Rp 600 ribu bersumber dari Dana Desa di Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mirisnya, bantuan BLT Dana Desa (DD) tersebut, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya menerima Rp100 ribu, sementara sisanya Rp500 ribu untuk pemerataan bagi warga yang belum mendapatkan bantuan dari sumber manapun.

Informasi yang diperoleh dilapangan menyebutkan bahwa, 240 KPM yang resmi terdaftar sebagai penerima BLT DD terdampak Covid-19 dari 15 RT yang ada, sebelumnya dikumpulkan di Kantor Desa Kroya untuk penyerahan Kartu ATM BJB, Kamis(25/06/2020) kemarin.

Penyerahan Kartu ATM BJB tersebut disaksikan Pendamping Pemberdayaan dan Pembangunan Desa serta Lembaga Desa untuk dapat bersama mengawal program bantuan sebagaimana peraturan yang ada, namun dalam perjalanannya, warga KPM yang sudah mengambil bantuan dari ATM BJB, selanjutnya diminta kembali oleh ketua RT masing – masing sebesar Rp500 ribu. Uang potongan tersebut akan diserahkan kepada warga lain diwilayah RT masing-masing, kisaran penerima BLT DD per RT sekitar 16 orang.

“Kenapa pembagian BLT di Desa Kroya tidak sama dengan desa lain, warga hanya menerima Rp100 ribu, dengan alasan pemerataan,” kata sumber warga setempat kepada Fokuspantura.com, Senin(29/6/2020).

Ia mengakui, jika uang potongan Rp500 ribu yang diambil Ketua RT, diserahkan kemabli kepada warga yang belum mendapatkan bantuan, namun pihaknya hanya menanyakan apakah mekanisme tersebut dibenarkan secara aturan. Keluhnya.

Sementara itu Kuwu Kroya, Emo Rasmana, saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut jika warga penerima BLT DD hanya memperoleh Rp100 ribu, sisanya akan dialihkan untuk warga yang belum mendapatkan bantuan. Alasan itu, kata Emo, sudah dibahas secara resmi lewat musyawarah desa dan atas desakan warga agar pembagian BLT disamaratakan, sehingga keputusan saat rapat bersama ketua RT dan para pihak, KPM penerima BLT DD hanya menerima Rp100 ribu.

“Untuk kondusifitas desa terpaksa itu dilakukan dan saya siap dipanggil APH untuk mempertanggung jawabkan,”tuturnya.

Terpisah, Camat Kroya, Haryono, mengatakan, secara aturan warga yang sudah ditetapkan sebagai KPM penerima BLT DD ditentukan sebesar Rp600 ribu selama 3 bulan, namun setelah pihaknya konfirmasi kepada Kuwu Kroya menjelaskan jikamasih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan akibat Pandemi Covid-19. Untuk menghindari protes dari warga itulah, ahirnya kebijakan Kuwu Kroya terkait BLT DD tersebut dibagi rata untuk warga yang belum mendapatkan.

“Sementara situasi dilapangan saat ini kondusif,” kata mantan Sekretaris Inspektorat Daerah Indramayu ini.

Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Douglas Pamino Nainggolan, dalam kesempatan terpisah dicecar pertanyaan saat Audiensi Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Covid-19 (Gertac), terkait payung hukum bagi Kuwu (kepala desa red) yang menginginkan kebijakan jika penerima BLT DD akan ditentukan dengan azas pemerataan dengan dalih demi kondusifitas desa terbantahkan. Pasalnya Aparat Penegak Hukum (APH) akan memberikan toleransi kepada Pemerintah Desa (Pemdes) jika bisa membuktikan surat izin terkait pemerataan pembagian BLT DD dari Menteri Desa PDT dan Transmigrasi RI.

“Jika tidak menunjukan izin dari Menteri Desa terkait kebijakan pemerataan itu, ini masuk kategori pungli dan kami akan tindak lanjuti,” tuturnya.


Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Jaya Mulya

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active