Jaksa KPK Tuntut Bupati Indramayu Nonaktif Supendi 6 Tahun Penjara

Jaksa KPK Tuntut Bupati Indramayu Nonaktif Supendi 6 Tahun Penjara
BANDUNG,(Fokuspantura.com),- Jaksa KPK secara resmi membacakan tuntutan perkara dugaan korupsi penyuapan kepada Bupati Indramayu non-aktif Supendi, Kepala Dinas PUPR Omarsyah, dan Kabid Jalan Dinas PUPR Indramayu Wempi Triyoso, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, Rabu (17/6/2020).
 
Pembacaan berkas tuntutan kasus tersebut disampaiakan untuk ketiga terdakwa agar majelis hakim menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur di Pasal 12 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tipikor.
 
"Karena berdasarkan keterangan saksi dan fakta persidangan, Supendi terbukti menerima uang Rp 3,9 miliar secara langsung maupun tidak langsung salah satunya dari Carsa dan dan rekanan di Indramayu agar memberikan pekerjaan kontraktor pada proyek yang dibiayai Pemkab Indramayu," ujar Ferdian Adi Nugroho, jaksa KPK.
 
‎Adapun terhadap Omarsyah, jaksa menyebut Omarsyah dianggap terbukti menerima uang dari rekanan kontraktor senilai Rp 9,2 miliar, dan Wempi Triyoso menerima Rp 1,4 miliar.
 
Uang suap itu salah satunya dari pengusaha Carsa yang sebelumnya sudah divonis bersalah dan dihukum penjara selama 2 tahun.
 
"Menuntut, manjatuhkan pidana penjara ‎kepada terdakwa Supendi selama 6 tahun, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan dan membayar uang pengganti senilai Rp 1 miliar lebih subsidair kurungan 1 tahun. Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih selama 3 tahun," ujar jaksa Kiki Ahmad Yani.
 
Adapun terhadap Omarsyah, jaksa menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama ‎6 tahun denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan serta harus mengembalikan uang pengganti Rp 9 miliar.
 
Sedangkan untuk terdakwa Wempi, tuntutan pidana penjara selama 5 tahun denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan dan mengembalikan uang suap ke negara senilai Rp 1,4 miliar.
 
Sidang tuntutan itu dihadiri ketiga terdakwa secara virtual untuk pencegahan Covid 19. Adapun majelis hakim, jaksa dan pengacara berada di ruang sidang.

Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Ihsan Mahfudz
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive