Puluhan KPM Lobener Lor Mengeluh Potongan Bansos PKH

Puluhan KPM Lobener Lor Mengeluh Potongan Bansos PKH

INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Program Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial RI tak semulus yang dibayangkan, pasalnya bantuan program lanjutan Presiden Joko Widodo untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dipotong sebesar 50 persen oleh oknum yang mengatasnamakan Tim Pendamping PKH Desa.

Informasi yang diperoleh dilapangan, para KPM setiap bulan menerima bantuan sosial dari program PKH tersebut bervariatif tergantung kondisi rumah sasaran dan cakupan keluarga penerima program, namun KPM yang merupakan pemilik resmi rekening salah satu bank tersebut, memodusnya dipaksan untuk menyerahkan ATM kepada oknum yang merupakan tangan tangan dari pendamping desa. Setelah uang bantuan tersebut dicairkan dari angka yang semestinya diterima sesuai data yang ditanda tangani sebesar Rp1.425.000,- hanya diterima oleh KPM sebesar Rp600 ribu. Sontak puluhan warga di desa tersebut mengadukan pemotongan kepada Pemerintah Desa setempat.

"Saya bingung pada saat menerima bantuan PKH tertulis Rp1,4 juta tapi diterima hanya Rp600 ribu," kata AM salah satu penerima manfaat, Rabu(27/11/2019).

Ia bingung dengan kenyataan uang yang diterima, apalagi adanya ancaman jika persoalan tersebut ramai dipublik akan dicoret dari sasaran penerima program PKH.

Ia mengaku, sudah mengadukan hal tersebut kepada pemerintah desa setempat untuk dicarikan solusi, mengingat oknum yang telah melakukan pemotongan saat ini sudah tidak berada di desanya.

"Informasinya sekarang yang bersangkutan kabur ke wilayah Banten," kata AM kesel.

Sementara itu, Kepala Desa Lobener Lor, Mahfudin membenarkan jika puluhan warga penerima program PKH telah mengadu melalui perangkat desa yang kemudian dirinya menyampaikan hal tersebut kepada Camat Jatibarang untuk meminta saran dan pendapat penyelesaian. Bahkan tidak hanya itu, pihaknya sudah menanyakan kepada petugas pendamping desa terkait keterlibatannya apakah pemotongan tersebut terstruktur dan atas perintah siapa.

"Benar, puluhan warga kami sudah mengadu adanya potongan yang sangat besar kepada warga kami yang menjadi sasaran program PKH," katanya saat dikonfirmasi.

Ia mengakui, jika oknum yang diduga menjadi tim pendamping desa adalah bawahan di pemerintahannya, namun setelah kejadian itu, pihaknya tidak mengetahui secara kongkrit berapa warga yang menerima program dan berapa jumlah bantuan yang diterima.

"Oknum itu jabatan di pemerintahan Hansip, tapi dia tidak pernah melaporkan kepada saya, karena memang laporannya kepada pihak pendamping desa mungkin," tuturnya menambahkan.

Ia berharap, yang bersangkutan segera menyelesaikan persoalan yang menjadi kerugian warganya, mengingat persoalan tersebut merupakan program pemerintah yang harus di kawal agar tepat sasaran.

Terpisah, Kordinator  Kabupaten PKH Wilayah Kota, Atin Supriyatin mengatakan, pihaknya baru mendengar adanya kabar tentang potongan uang yang diterima KPM di Desa Lobener Lor. Namun demikian, pihaknya akan menelusuri kepastian apakah uang yang diterima KPM tersebut benar-benar sudah diambil seluruhnya, atau sebagian masih berada di rekening masing-masing penerima.

"Nanti akan kami cek dulu, apakah benar uang bantuan itu sudah diambil semua, atau masih ada di rekening, kami bisa buktikan," tuturnya saat dikonfirmasi.

Menurutnya, jika memang faktanya sesuai dengan informasi yang beredar, maka pendamping desa dianggap telah ceroboh dalam melaksanakan tugas, karena mereka ditempatkan di desa harus bisa memberikan pendampingan, edukasi dan pusat konsultasi agar program tersebut tepat sasaran.

Ia belum bisa menyimpulkan jika kasus tersebut menjadi sebuah pembenaran, karena setiap KPM ada tahapan - tahapan yang harus ditempuh sebagai penerima program.

"Bisa saja uang tersebut akan digunakan untuk program edukasi, nanti akan kami telusuri dulu dilapangan," terangnya.

Sementara itu, data yang diperoleh Fokuspantura.com menyebutkan, akibat adanya pemotongan bantuan untuk puluhan KPM di desa tersebut, kerugian negara bisa mencapai puluhan juta rupiah, sementara praktek pemotongan program tersebut, diduga sudah terjadi beberapa kali pencairan.


Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Ihsan Mahfudz
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive