Praktisi Hukum Menilai OTT Bupati Supendi Sah

Praktisi Hukum Menilai OTT Bupati Supendi Sah

INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Indramayu Supendi bersama Kepala Dinas, Kabid PUPR Indramayu dan kontraktor belum lama ini dinilai sah sesuai ketentuan UU KPK, meskipun aturan hukum komisi anti rasuan baru disahkan dalam resvi UU KPK hari ini.

Praktisi Hukum, Zaenal Abidin mengatakan analisis dia dalam menaggapi Kasus OTT Bupati Indramayu berkaitan dengan UU KPK yang baru dan mulai berlaku hari ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, bahwa suatu undang-undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan pemerintah tetap akan berlaku meski tidak ada tanda tangan presiden.

“Artinya, RUU KPK yang sudah disahkan DPR RI, meskipun tidak ditanda tangani presiden, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, secara otomatis akan berlaku dan mengikat bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia,” tuturnya kepada Fokuspantura.com, Kamis(17/10/2019).

Lalu, bagaimana dengan peristiwa hukum atau tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU KPK yang baru tersebut berlaku ?.

Menurutnya, di dalam teori hukum dikenal asas bahwa suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif) atau dikenal juga dengan nama Asas Legalitas.

Asas legalitas itu maksudnya bahwa tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya, yang mana di dalam legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

“Berdasarkan asas hukum perundang-undangan tersebut, maka peristiwa atau perbuatan pidana yang dilakukan sebelum berlakunya UU KPK yang baru, tetap menggunakan ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam UU KPK yang lama,” tandasnya.

Ia menjelasakan, jika dikaitkan dengan kasus OTT Bupati Indramayu, Supendi baru baru ini, maka proses penyadapan dan penindakan oleh KPK terhadap Bupati Indramayu berlaku UU KPK yang lama adalah sah.

Disinggung apakah ada celah Bupati Indramayu sebagai tersangka atau melalui penaseaht hukumnya untuk mengajukan Pra Peradilan merupakan hak tersangka.

“Gugatan pra peradilan itu adalah hak Tersangka, artinya boleh digunakan atau tidak tergantung dari keinginan Tersangka apakah mau menggunakan haknya atau tidak, tapi saran saya akan lebih terhormat dan masyarakat Indramayu lebih respect, jika pak Supendi bisa menjadi Justice Collaborator., karena sikap tersebut salah satu bagian semangat mewujudkan Indramayu bersih dari KKN,” pungkasnya.

Senada, Praktisi Hukum Unwir Indramayu, Urip Sucipto mengatakan oeprasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sebelum produk revisi UU KPK berlaku hari ini tidak dapat menggugurkan tindakan penyidik dalam menangani kasus dugaan korupsi tersebut.

“OTT Bupati Indramayu kan hari Minggu Malam, tanggal 14 Oktober. Dlm asas peraturan perUUan, UU itu tidak boleh berlaku suru untuk menjamin adanya kepastian hukum,”tuturnya.

Menurutnya, yang membedakan dalam ketentuan UU KPK yang baru hanya pada persoalan OTT harus mensyaratkan ijin dari dewan pengawas KPK.

“Kalau utk proses penegakan hukum selanjutnya, sesuai dgn ketentuan UU yg baru. Saya kira tdk ada bedanya, sejak penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan. Yg beda itu cuma dlm proses penangkapan OTT. UU baru mensyaratkan adanya ijin dari Dewan Pengawas KPK,” terang mantan Ketua LBH Unwir Indramayu ini.

Bagaimana kelanjutan tim penyidik KPK dengan penerapan UU KPK baru apakah berpeluang sebagai celah tersangka untuk dipersoalkan, sehingga dapat di tafsirkan apa yang dilakukan KPK sebelum berlakunya aturan baru berpotensi melanggar hukum. Ia membeberkan jika apa yang sudah dilakukan oleh KPK sudah sesuai aturan.

“Saya kira tdk bisa. Bahwa untuk proses penegakan hukum selanjutnya, setelah OTT, maka tidak masalah menggunakan UU yang baru, dari mulai penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di muka pengadilan. Dalam UU KPK yang baru, yang beda itu diantaranya dalam proses penangkapan OTT, yang harus melalui ijin Dewan Pengawas,” tutur Dosen Fakultas Hukum Unwir Indramayu.

Saat disinggung peluang Bupati Supendi dan lainnya melalui Penasehat Hukum untuk mengajukan Gugatan Pra Peradilan adalah hak tersangka, namun jika dilihat dari kronologis yang disampaikan dalam konferensi pers KPK sangat sulit itu dikabulkan, apalagi dikaitkan dengan rekayasa hukum lainnya, karena KPK telah memperoleh barang bukti yang kuat adanya permufakatan jahat diantara empat tersangka tersebut.

“Untuk meyakinkannya, tidak ada salahnya tim penasihat hukum mengajukan gugatan pra peradilan, bahwa penangkapannya dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan UU KPK yang baru. Tapi saya kira akan ditolak. Karena dasarnya tadi, bahwa UU itu tidak boleh berlaku surut. Kalau OTT nya hari ini, jelas   melanggar UU,”pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Bupati Indramayu Supendi sebagai tersangka dalam kasus suap berkaitan dengan proyek di Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, mengatakan Bupati Indramayu, Supendi diduga menerima suap untuk memuluskan pihak swasta mengerjakan proyek Dinas PUPR Indramayu.


"Sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan, KPK menetapkan 4 orang tersangka," katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

Menurutnya, empat orang tersangka tersebut antara lain bertindak sebagai penerima Bupati Indramayu, Supendi, Kepala Dinas PUPR Indramayu, OMS, Kepala Bidang Jalan PUPR Indramayu WT dan bertindak sebagai pemberi CRS (kontraktor).

Ia menjelaskan, Supendi, OMR, dan WT diduga telah menerima uang dalam besaran yang berbeda-beda dari CRS. Uang itu diduga berkaitan dengan 7 proyek di Dinas PUPR yang nilai totalnya kurang lebih Rp 15 miliar.

Atas perbuatannya, Supendi dan 2 anak buahnya itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Carsa disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Ihsan Mahfudz
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive