Issu Mutasi Mendesak, Bupati Supendi Membantah

Issu Mutasi Mendesak, Bupati Supendi Membantah

INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Awal Kepemimpinan duet Supendi - Taufik sebagai kado istimewa Hari Jadi Indramayu ke - 492 tahun 2019, belum melakukan langkah penyegaran dan upaya peningkatan sumber daya manusia para aparatur sipil negara (ASN) sebagai hak prerogatif Bupati untuk melakukan promosi, rotasi, mutasi dan alih tugas bawahannya dalam memacu langkah - langkah strategis pelaksanaan pembangunan di sisa - sisa masa jabatan hingga Februari 2021 nanti.

Melalui pernyataan resmi mantan Wakil Bupati Indramayu Supendi membantah jika dirinya akan melakukan rotasi, mutasi dan promosi para pejabatan eselon 1,2,3 dan 4 dilingkungan Pemkab Indramayu dalam waktu dekat, kendati rumor itu sempat mengemuka oleh beberapa pejabat penting sekelas Kepala Bidang(Kabid) jika Jum'at,(11/10/2019) nanti, akan ada pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Indramayu.

"Belum, belum ada mutasi Jum'at besok, ya nanti kita bicarakan dengan Wakilnya," usai menghadiri Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Indramayu di Gedung Dewan, Senin(7/10/2019).

Supendi berdalih, jika mutasi yang akan dilakukan nanti lebih mengedepankan penempatan seseorang pada tempatnya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dan diharapkan.

"Mutasi ini kita ingin tempatkan seseorang pada tempatnya dan menempatkan seseorang sesuai kemampuannya," selorohnya.

Sementara itu, salah satu pejabat Pemkab Indramayu mengaku jika dirinya sudah mendapat panggilan dari atasan terkait rencana mutasi yang akan dilakukan Bupati Indramayu pada Jum'at lusa, kendati demikian pihaknya mengaku pasrah atas keputusan alih tugas yang akan diputuskan atasanya.

"Informasinya Jum'at besok ada mutasi, entah benar atau tidak, yang pasti saya sudah di undang," ungkap sumber yang dirahasiakan.

Tersisa Tiga Bulan Peluang Mutasi

Berkaitan dengan hal itu, Ketua Bawaslu Indramayu, Nurhadi mengatakan jika Uu 10 tahun 2016 tentang Pilkada dalam pasal 71 ayat 2 disebutkan "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri". Adanya regulasi larangan ini harus menjadi perhatian serius.

Menurutnya, pada tahapan Pilkada tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam PKPU 15 tahun 2019 bahwa jadwal penetapan paslon akan ditetapkan pada 8 Juli 2020, artinya masih ada kesempatan bagi Bupati Indramayu hingga 8 Januari 2020 nanti untuk melakukan mutasi, rotasi dan alih tugas para pejabatan di lingkungan Pemkab Indramayu.

"Bupati dan Wakil Bupati petahana punya waktu 3 bulan lagi hingga 8 Januari 2020 untuk melakukan rotasi/mutasi sebagaimana pasal 71 ayat 2 UU 10 tahun 2010 dan PKPU No 15 Tahun 2019," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu(9/10/2019).

Seperti diketahui, KPU Indramayu akan melakukan tahapan Pilkada Indramayu yakni pembukaan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada bulan April 2020 mendatang, dimana dalam waktu yang tidak akan lama lagi, Bupati dan Wakil Bupati Indramayu saat ini yang bakal diusung kembali harus menyesuaikan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga fungsi pengawasan dan kontrol dari lembaga ad hok penyelenggara pemilu sudah dilakukan.


Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Ihsan Mahfudz
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive