Tim Satgas Dandes Kemendes RI Turun ke Indramayu

Tim Satgas Dandes Kemendes RI Turun ke Indramayu
INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Pengaruh media sosial (medsos) belakangan ini mampu menggerakkan nurani para penyelematan uang negara, seiring keseriusan pemerintah pusat dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi  hingga ke tingkat desa, salah satunya tindak lanjut dari temuan Indonesia Corruption Wact (ICW) merilis sektor pengelolaan Dana Desa (Dandes) menyumbang korupsi terbesar hingga Rp37,2 miliar pada hasil temuan tahun 2018 lalu.
 
Sebagai bentuk keseriusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menurunkan Tim Satgas Dana Desa untuk bergerak melakukan monitoring evaluasi dan klarifikasi pelaksanaan Dana Desa tahun 2018 melalui surat yang dikirim kepada Bupati Indramayu nomor III.2-A-3-101/STGDD/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang ditandatangani oleh mantan Pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto sebagai Ketua Tim Satgas DD.
 
Dalam isi surat tersebut, Tim Satgas DD meminta kepada Bupati Indramayu untuk menerima Tim Satgas Kemendes dengan menugaskan Tim Monev Satgas yangvakan dilaksanakan pada 11 - 15 Juni 2019 nanti.
 
Screenshot 2019 06 03 04 52 27 61
 
Kepala DPMD Indramayu, Sugeng Haryanto melalui Kepala Bidang Pemdes, Sulaeman membenarkan adanya agenda Monev dari Tim Satgas DD Kemendes RI untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Dandes di Kabupaten Indramayu tahun 2018 lalu. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada publik atas pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan uang negara.
 
"Betul surat sudah masuk, kita pantau hasilnya dan tindak lanjut desa yang akan disikapi," katanya dalam pesan singkat.
 
 
Sementara itu, pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Indramayu tahun 2018 dengan alokasi DD sebesar Rp310 miliar sudah dapat terserap secara utuh sesuai dengan target yang dicapai, namun out come dari pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan SDM di lapangan masih dibutuhkan beberapa langkah cepat agar pelaksanan dan atau kuasa pengguna anggaran tidak terjebak pada mekanisme yang dalam satu tahun produk aturan perundang - undangan mengalami perubahan dan kadang membingungkan dilapangan terutama pada urusan penggunaan dana 30 persen untuk padat karya tunai serta pelaksanaan fisik dan pemberdayaan lainnya.
 
Baca Juga : 
 
http://www.fokuspantura.com/dermayon/2239-tujuh-rekomendasi-satgas-dd-untuk-indramayu#.XPRQzjpM2B8.
 
Pada tahun 2018 lalu, terdapat beberapa desa yang dijadikan tempat Monev dari Satgas DD Kemendes RI. Dari hasil evaluasi dan monitoring dilapangan ditemukan adanya 7 catatan temuan secara menyeluruh dan hampir semua temuan mengarah pada perbaikan manajemen administrasi pelaporan, ditemukan adanya desa yang tidak membuat SPJ tahap 3, proses pengadaan barang dan jasa belum mengikuti peraturan LKPP, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) belum difungsikan secara maksimal, tidak adanya sinkronisasi data antara SPJ dengan laporan yang sebenarnya, adanya pelaksanaan fisik bangunan yang di kerjakan oleh pihak ketiga.
 
Sementara itu, pada tahun 2018 lalu, Tim Satgas Dana Desa Kemendes RI berkunjung dan melakukan monev di Kecamatan Kandanghaur dan Sukagumiwang berdasarkan laporan dari warga masyarakat.

Redaktur: Ihsan Mahfudz
Penulis: Ihsan Mahfudz
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive